Clicky

Astuti Nilai Mengatasi Banjir Bontang Perlu Masterplan Komprehensif

Anggota DPRD Kota Bontang, Astuti, ketika meninjau titik banjir di wilayah Bontang, Selasa 9 November 2021- Foto Fn

KLIKSAMARINDA – Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), masih belum terbebas dari banjir. Terbukti, Selasa 9 November 2021 kemarin, beberapa titik di wilayah Bontang kembali mengalaminya.

Padahal, sejak jauh hari, rencana dan pelbagai upaya penanganan banjir telah dilakukan. Tak terkecuali oleh DPRD Kota Bontang melalui sejumlah usulan dan rekomendasi.

Pada 2018 lalu, misalnya, DPRD Kota Bontang melalui Panitia Khusus (Pansus) telah menerbitkan rekomendasi penanganan banjir. Point utama pada rekomendasi itu antara lain, pembiayaan penanganan banjir yang menggunakan 10 persen APBD Kota Bontang.

Tetapi, jelang akhir tahun 2021 ini, rekomendasi itu belum terwujud. Satu di antara sekian kendala adalah adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid19.

Menurut anggota DPRD Kota Bontang, Astuti, pihaknya terus membahas mengenai permasalahan penanganan banjir agar menemukan solusi yang tepat. Terlebih, sesuai rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) 2018 lalu, masterplan harus dirampungkan.

“Apalagi 10 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang dikhususkan untuk penanganan banjir,” ujar Astuti, Selasa 9 November 2021.

Karena itu, Astuti mengusulkan agar rencana penanganan banjir Kota Bontang dapat menjadi prioritas pada agenda pembangunan tahun 2022 mendatang. Menurut Astuti mengatakan, memasukkan anggaran penyusunan master plan atau dokumen induk penanganan banjir dalam daftar belanja prioritas di tahun depan tak bisa ditawar-tawar pemerintah.

Astuti beralasan, penyelesaian dokumen induk penanganan banjir dibutuhkan agar penanganan masalah banjir di Kota Bontang bisa dilakukan secara komprehensif, terukur, dan terintegrasi.

“Penanggulangan banjir akan sulit dilakukan tanpa dokumen induk. Dengan dasar masterplan, program penanganan banjir bisa berkelanjutan dan terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Astuti.

Tak hanya itu, untuk mendukung rencana tersebut, Astuti meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera membuat Detail Engineenring Design (DED) baru yang lebih rinci. Menurut Astuti, DED penanganan banjir akan memberikan gambaran yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. (Fn-Adv)

DMCA.com Protection Status
error: Maaf Konten Diproteksi oleh Sistem !! Sila hubungi redaksi melalui email kliksamarinda.@gmail.com