Clicky

ASKOMPSI Usulkan DBH Frekuensi Untuk Pemerintah Daerah

Penyerahan surat usulan DBH Frekuensi dari ASKOMPSI oleh Wakil Ketua 1 Kadiskominfo Kaltim kepada Wakil Ketua APPSI H. Isran Noor yang juga Gubernur Kaltim hari ini dalam Rakor Usulan DBH di Bali sehari sebelum Rakernas APPSI.

KLIKSAMARINDA – Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) secara resmi mengusulkan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) Frekuensi untuk Pemerintah Daerah.

Usulan tersebut disampaikan saat Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tanggal 9-10 Mei 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Bali.

Ketua ASKOMPSI DR. Drs. Sudarman, MMSi menyatakan, pihaknya telah melayangkan surat resmi permohonan dana alokasi DBH frekuensi pemerintah daerah.

“Kami memang sengaja mengirimkan surat resmi ke APPSI agar juga dapat mengusulkan adanya DBH Frekuensi bagi Pemda yang selama ini langsung dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo,” ujar Sudarman, Senin 9 Mei 2022.

Sudarman menyatakan harapan dapat menjadi bagian dari usulan APPSI dalam memberikan usulan penambahan komponen DBH SDA penerbitan Peraturan Pemerintah turunan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Daerah.

Tujuannya, menurut Sudarman, agar Pemda mendapatkan juga DBH SDA Frekuensi yang potensinya sangat besar.

“Apalagi kita tahu potensinya sangat besar selama ini serta terus berpotensi meningkat dengan baik seiring dengan proses transformasi digital yang semakin cepat. Apalagi Kemenkominfo belum pernah samasekali memberikan DBH, DAK, Dekon dan lainnya ke daerah, jadi pas aja moment ini,” ujar Sudarman yang juga merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, Kadiskominfo Provinsi Kaltim yang juga merupakan Wakil Ketua 1 ASKOMPSI, Muhammad Faisal mengatakan, pihaknya juga telah menyerahkan surat usulan tersebut kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor.

*Saya sudah menyerahkan langsung surat usulan mengenai DBH Frekuensi dari ASKOMPSI kepada Gubernur Kaltim dan juga Ketua Umum APPSI sebelum mulai acara di Bali hari ini pada 9 Mei 2022. Usulan itu mendapatkan respon yang baik,” ujar Muhammad Faisal bersemangat.

Muhammad Faisal berharap usulan yang disampaikan ASKOMPSI bisa menjadi masukan dari APPSI ke Pemerintah Pusat.

“Apalagi kita tahu, sesuai statemen Menteri Kominfo bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kominfo juga terus meningkat. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika salah satu penghasil PNBP tertinggi pada sektor non migas selama kurun waktu 2015 sampai 2020,” ujar Muhammad Faisal.

Muhammad Faisal menerangkan, pendapatan tersebut antara lain berasal dari pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi dan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio serta lainnya.

“Tentu ada yang obyek pelaksanaannya berada di daerah namun pungutannya masuk ke Pusat namun tidak dibagi Pemda” ujar Muhammad Faisal.

Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso berharap usulan DBH SDA Frekuensi dapat dijadikan Pemda untuk memperkuat dukungan dalam target percepatan pembangunan Transformasi Digital yang telah dicanangkan Bapak Presiden Jokowi.

“Percepatan transformasi digital di daerah sebuah kewajiban yang patut dan harus mendapat dukungan dana dari Pemerintah Pusat,” ujar Eddy Santoso. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

DMCA.com Protection Status
error: Maaf Konten Diproteksi oleh Sistem !! Sila hubungi redaksi melalui email kliksamarinda.@gmail.com