Membahas Danantara, Antara Menumbuhkan Kesejahteraan atau Menambah Jurang Ketimpangan
Jakarta – Dalam upaya memahami dampak kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, Fight Inequality Indonesia mengadakan diskusi online bertajuk “Danantara: Menumbuhkan Kesejahteraan atau Menambah Jurang Ketimpangan?” yang digelar pada Rabu, 26 Februari 2025, pukul 15.00-18.00 WIB melalui platform Zoom.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai akademisi dan pakar, di antaranya Muhammad Aras Prabowo (Pengamat Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia – UNUSIA), Bahkrul Fikri (Celios), Ita Fatia Nadia (Ketua RUAS), dan Khairul Anam (TEMPO).
Dalam pemaparannya, Muhammad Aras Prabowo menyoroti pentingnya landasan akademik dalam konsep sustainable finance sebagai instrumen utama dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan Danantara tidak hanya terletak pada optimalisasi aset yang dikelola, tetapi juga pada bagaimana investasi yang dilakukan mampu memberikan dampak positif bagi sektor usaha dan tenaga kerja di Indonesia.
Muhammad Aras Prabowo menekankan tiga pilar utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan investasi Danantara:
Keberlanjutan Ekonomi dan Sosial
Setiap investasi yang dilakukan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta
Keberadaan Danantara harus mampu menjembatani sektor publik dan swasta agar investasi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga menyasar sektor produktif yang dapat memperkuat ekonomi rakyat.
Akuntabilitas dan Transparansi
Aras menegaskan pentingnya mekanisme audit yang jelas serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan investasi guna mencegah penyalahgunaan aset negara dan potensi korupsi yang dapat merugikan kepentingan publik.
Dalam diskusi tersebut, Aras juga mengkritisi potensi monopoli aset negara oleh Danantara yang dapat menghambat kompetisi pasar.
“Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini justru berisiko mempersempit akses ekonomi bagi masyarakat kecil, yang pada akhirnya akan memperparah ketimpangan sosial di Indonesia,” kata Aras.
Sejalan dengan kritik tersebut, diskusi ini juga mengungkap beberapa tantangan utama dalam tata kelola Danantara, di antaranya:
Risiko politisasi dan intervensi elite ekonomi yang dapat mempengaruhi arah kebijakan investasi.
Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara.
Minimnya regulasi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan sektor swasta dalam investasi Danantara.
Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada mekanisme tata kelola yang transparan, berbasis data, serta mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi rakyat.
Mereka menegaskan bahwa jika badan ini tidak dikelola dengan baik, maka ia berpotensi menjadi alat bagi segelintir elite ekonomi untuk semakin memperkuat dominasi mereka, sementara ketimpangan sosial semakin melebar.
Sebagai penutup, Muhammad Aras Prabowo menegaskan bahwa reformasi kebijakan dalam pengelolaan Danantara sangat diperlukan.
Menurutnya, Danantara harus difokuskan pada upaya memperkuat ekonomi nasional secara inklusif, bukan sekadar memperbesar keuntungan bagi pemilik modal besar.
“Jika Danantara tidak diatur dengan transparan dan akuntabel, maka ia akan lebih banyak membawa mudarat dibanding manfaat bagi kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Fight Inequality Indonesia menyerukan kepada pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan investasi, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari Danantara dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. (*)
