Nidya Minta Pemerintah Transparan Soal Wacana Kenaikan Biaya Haji Hingga Rp69 Juta
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Indonesia berencana untuk menaikkan biaya haji hampir dua kali lipat. Rencana itu menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.
Pasalnya, di saat Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan penurunan biaya paket layanan haji 2023 hingga 30 persen, Pemerintah Indonesia justru berencana menaikkannya menjadi Rp69 juta.
Wacana tersebut menjadi sorotan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. Politkus Golkar ini menolak adanya rencana kenaikan biaya haji tahun 2023 yang mencapai hampir dua kali lipat di Indonesia.
“Dari Arab Saudi biayanya diturunkan. Sementara Pemerintah Indonesia justru mewacanakan kenaikan hampir dua kali lipat. Kalau bicara menolak, kita tolak. Kalau bisa diturunkan, kita turunkan. Jika ada biaya-biaya yang bisa dikurangi, ya kenapa tidak?” ujar Nidya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Sidang I Tahun 2023.
Seharusnya, ujar pria kelahiran Madiun itu, pemerintah bisa menyinkronkan biaya di Arab Saudi maupun di Indonesia.
Pun jika ada kenaikan, pemerintah harus terbuka dan lebih transparan. Kira-kira apa saja yang menjadi penyebab kenaikan itu.
“Apa saja variabel-variabel yang naik? Biaya costnya apa saja? Misalnya, fixed costnya apa saja, lalu variabel costnya apa? Kalau fixed cost itu, kan dana-dana tetap seperti ongkos pesawat dan lainnya. Tapi, kan ada variabel cost lain, misalnya ada pelayanan hotel dan lain-lain. Itu harus dirincikan ke publik,” ujar Nidya Listiyono, Selasa 24 Januari 2023.
Oleh karenanya, Nidya, sapaan akrabnya, tegas meminta dan mendorong pemerintah agar bisa transparan pada masyarakat.
“Jika nantinya dinaikkan atau diturunkan, tolong lebih terbuka dan transparan. Itu saja yang kita minta, lebih transparan,” katanya, di Sekretariat DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmad, Kota Samarinda.
Sebenarnya, menurut Nidya, ini bukan hanya masalah dinaikkan atau diturunkan saja. Akan tetapi, biaya haji ini seharusnya menyesuaikan pricing atau harga yang berlaku hingga hari ini.
“Kalau bisa diturunkan kenapa enggak? Diturunkan dong. Ya, harus diturunkan,” tegas Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Kaltim itu. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
