Usai Mendaftar di KPU, Rendi Susiswo Ismail Beber Program Strategis
KLIKSAMARINDA – Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, daerah pemilihan Kalimantan Timur, Rendi Susiswo Ismail, membeber sejumlah program strategis jika terpilih nanti. Hal ini disampaikannya usai mengikuti proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kaltim, Rabu 10 Mei 2023 kemarin.
Mantan Rektor Universitas Balikpapan ini mengatakan, secara tugas, pokok, dan fungsi, posisi DPD RI memang tidak memiliki kewenangan yang besar seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi posisi politik anggota DPD RI sangat bagus untuk mempengaruhi berbagai macam regulasi, keputusan, serta kebijakan di Pemerintah Pusat. “Semuanya harus berpihak kepada kepentingan daerah. Hal ini juga menjadi misi saya untuk memperkuat posisi politik Kaltim melalui wakil-wakilnya di Senayan,” katanya.
Bagi Rendi, ketetapan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara, juga turut mempengaruhi misinya sebagai bakal calon anggota DPD RI. Dengan partisipasinya ini, dia berharap Kaltim bisa optimal melaksanakan pembangunan yang orientasinya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di Kaltim.
“Program-program lain banyak. Saya telah mengidentifikasi beberapa persoalan yang menjadi prioritas kedepan. Seperti pendidikan, sektor dan bidang lain seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah, Red.) itu akan menjadi perhatian dan diperjuangkan ditingkat pusat,” ucapnya.
Khusus soal pendidikan hari ini di Kaltim, urai Rendi, perlu upaya serius untuk meningkatkan kualitas dan mutu agar tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Ditetapkannya Kaltim sebagai IKN, justru mendorong Kaltim harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan mutu yang baik.
Bahkan, jelasnya, juga dalam hal kompetensi. “Ini hanya bisa dilakukan jika regulasinya bisa memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk meningkatkan SDM,” paparnya.
Disamping itu, Rendi menyadari, institusi pendidian di Kaltim saat belum mencapai apa yang diharapkan. “Makanya output dari penyelanggaran pendidikan kita masih dipertanyakan. Misalnya tadi, IKN, perlu SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang tidak biasa,” sebutnya. “Harus diakui dari sekian banyak peluang, belum ada satupun yang bisa kita ambil. Setidaknya untuk memenuhi dasar pertimbangan Badan Otorita IKN merektrut tenaga SDM lokal,” timpal Rendi.
Kendati begitu, Rendi menegaskan akan berdiskusi dengan banyak pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik, baik di Kaltim maupun di pusat. Hal ini dilakukan agar ruang kebijakan rencana stratgegis bisa dilakukan untuk sektor pendidikan. “Jika itu dilakukan, kita secara formal tidak hanya sejajar dengan daerah lain, tetapi juga ada lompatan yang membuat kita justru berkompetisi di tingkat global,” tukasnya. (*)
