Samarinda Susun Ulang Anggaran Sesuai Prioritas dan Berdampak bagi Masyarakat
KLIKSAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa perubahan pendekatan dalam penyusunan anggaran menjadi hal yang tak dapat ditawar lagi di tengah keterbatasan fiskal yang kini dihadapi pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan aparatur tetap menjadi perhatian utama sebelum pemerintah kota melangkah pada kebijakan penataan ulang anggaran.
“Tunjangan kinerja, tunjangan tambahan penghasilan, TPP. Karena bagi kami di pemerintah kota, ASN itu adalah prajurit terdepan dalam melakukan pelayanan publik. Jadi ini dulu harus kita jaga,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa anggaran yang terbatas dialokasikan secara tepat sasaran merupakan langkah krusial agar perekonomian daerah tetap bergerak.
“Dana yang terbatas ini kita alokasikan benar-benar yang bermanfaat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta men-trigger kegiatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa jika langkah penghematan harus ditempuh, pemerintah kota siap beradaptasi.
“Gak apa-apa, kita relatif puasa selama setahun sambil menunggu arah kebijakan keuangan pusat kepada daerah,” katanya.
Salah satu perubahan paling signifikan adalah pergeseran dari pola traditional budgeting menuju zero base budgeting.
Andi Harun menerangkan, selama ini penyusunan APBD kerap dilakukan dengan pendekatan lama dengan menyalin program tahun sebelumnya lalu menambah anggaran dan volume.
“Kalau kita tetap memakai traditional budgeting, maka efisiensi dan refocusing sangat sulit. Karena jenis programnya sudah ada, hanya mengubah volumenya, mengubah nilainya,” tegasnya.
Melalui zero base budgeting, setiap dinas diwajibkan menyusun kembali kebutuhan dari awal mulai dari belanja pegawai, belanja rutin, hingga menentukan program yang benar-benar prioritas.
“Yang tidak prioritas, ya kita tunda. Jadi nyusun ulang, betul-betul baru, kalau zero base budgeting,” tuturnya.
Ia mengakui bahwa pemangkasan program kerja adalah konsekuensi. Namun pemangkasan hanya berlaku untuk program nonprioritas.
Sementara anggaran di Samarinda untuk urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis tetap menjadi fokus utama.
“Pendidikan 20 persen, Samarinda tetap alokasinya 20 persen. BPJS juga wajib kita anggarkan karena itu mandatori,” tegasnya. (*)
Reporter: Harpiah AM
