Program 1 Juta Akseptor, Kontribusi Kaltim Lampaui Target Nasional

KLIKSAMARINDA – Akseptor alat kontrasepsi (alkon) KB di Kalimantan Timur (Kaltim) pada program 1 Juta Akseptor mencapai jumlah 20.926 akseptor. Jumlah tersebut terhitung 160,3 persen dari target 13.073 akseptor.

Dalam Rapat Telaah Tengah Tahun (Review) Program Bangga Kencana Tahun 2020 yang digagas Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim secara virtual, Rabu 2 September 2020, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, H Muhammad Edi Muin menyampaiman capaian tersebut.

Muhammad Edi Muin juga menyampaikan, pada semester pertama (Januari-Juni 2020) jumlah peserta KB baru sebanhak 31.313 akseptor atau 25 persen dari target sebanyak 125.226 akseptor.

“Jumlah tersebut separuh lebih rendah dari capaian pada bulan yang sama pada 2019. Untuk peserta KB aktif telah tercapai 72 persen dari target 66,21 persen,” ujar Muhammad Edi Muin.

Pemenuhan alat kontrasepsi (alkon) di fasilitas kesehatan (faskes) 82,1 persen dari 100 persen faskes yang teregistrasi.

Rapat tersebut dibuka langsung oleh WakiL Gubernur (Wagub) Kaltim, Hadi Mulyadi. Menurut Wagub Hadi Mulyadi, dirinya bangga dengan masyarakat Kaltim. Pasalnya, baik pemerintah maupun masyarakat terus bekerja di tengah pandemi.

“Di tengah krisis yang belum berkesudahan, kita masih mampu bekerja dan berkontribusi untuk negara. Optimisme tinggi seiring dengan pengujian vaksin Covid-19, sehingga pada 2021 diharapkan kita bisa kembali ke kehidupan normal,” ujar Wagub Hadi Mulyadi.

Namun, Wagub Hadi Mulyadi juga meminta agar capaian tersebut tak hanya berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Faktor capaian kualitas juga perlu ditingkatkan.

“Melalui review Program Bangga Kencana ini, Insya Allah saya yakin dalam waktu 4 bulan, tidak hanya capaian kuantitas, tetapi kualitas dapat dipenuhi, bagaimana keluarga di Kaltim memiliki rencana hidup dan keluarga tertata rapi,” ujar Wagub Hadi Mulyadi.

Wagub Hadi Mulyadi meminta jajaran BKKBN Kaltim dan kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait menginventarisasi dan memberikan solusi masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian yang terjadi. Selain, menjalankan program Bangga Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) demi terwujudnya keluarga yang mempunyai rencana berkeluarga, punya anak dan pendidikan. (*)