Pemprov Kaltim Konsultasi Percepatan Sertifikasi Tenaga Pendidik ke Kemendikbudristek
KLIKSAMARINDA – Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Provinsi Kaltim, Diddy Rusdiansyah, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Muhammad Kurniawan, melakukan audiensi bersama Direktur Pendidikan Profesi Guru (PPG) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Senin 6 Februari 2023.
Pertemuan berlangsung di lantai 11 Gedung D kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta.
Turut menghadiri pertemuan tersebut, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul, Amir Masrukhin, serta Kepala dan Kabid GTK Disdikbud Prov. Kaltim beserta staf.
Menurut Diddy Rusdiansyah, fokus pertemuan adalah upaya bersama untuk melakukan percepatan bagi para Guru jenjang SMA, SMK, dan SLB yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Terutama untuk mendapatkan sertifikat pendidik (Serdik), karena dari jumlah Guru yang ada, masih menyisakan 1.235 orang yang belum memiliki Serdik,” ujar Diddy Rusdiansyah melalui keterangan tertulis, Senin 6 Februari 2023.
Sementara itu, Direktur PPG, Temu Ismail, yang didampingi perwakilan Pokja PPG, yaitu dari Pokja Daljab, Pokja Prajab dan Pokja Penjaminan Mutu, menjelaskan pihak Dirjen GTK bersedia untuk mendukung inisiasi ini, baik melalui penyelenggaraan program Pendidikan Guru (PPG) dalam jabatan maupun PPG prajabatan.
“Namun langkah awalnya adalah sinkronisasi data terlebih dulu. Sedangkan masalah pembiayaan dapat diatur melalui kesepakatan bersama, karena sudah ada pengaturannya tersendiri,” ujar Temu Ismail.
Temu Ismail menambahkan, permasalahan kuota yang selama menjadi perdebatan sudah ada solusi penyelesaiannya. Mengingat hal yang lebih penting adalah harus lulus seleksi.
“Daerah diharapkan dapat membantu dalam proses seleksi administratif. Sedangkan seleksi akademik menjadi kewenangan sepenuhnya Dirjen GTK,” ujar Temu Ismail.
Sementara itu, Dekan FKIP Unmul, Amir Masrukhin menyatakan, peran FKIP Unmul selaku LPTK sudah memiliki 13 bidang studi yang mendapatkan akreditasi menyelenggarakan PPG. Ada 4 bidang studi masih dalam proses.
Unmul juga diharapkan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendata kebutuhan bidang studi yang sangat diperlukan para guru untuk memperoleh Serdik.
“Permasalah klasik berupa kurangnya SDM dapat bekerja sama dengan LPTK lainnya. Pihak UNMUL siap untuk melakukan pembimbingan bagi para Guru dalam rangka persiapan menghadapi seleksi akademik PPG,” ujar Amir Masrukhin.
Sebagai simpulan pada pertemuan tersebut, pihak Dirjen GTK bersedia membantu inisiasi Provinsi Kaltim dan mengharapkan Disdikbud Kaltim segera dilakukan sinkronisasi data, termasuk mendata guru yang segera akan pensiun di tahun 2023 ini.
Terutama dalam rangka mempersiapkan PPG prajabatan bagi lulusan S1 keguruan dan ilmu pendidikan setempat, guna dipersiapkan menggatikan guru yang akan pensiun. Biaya penyelenggaraan PPG menjadi beban APBN, sementara pemanfaatannya diserahkan kepada daerah.
“Pembahasan dalam pertemuan ini akan ditindaklanjuti, serta meminta Direktur PPG untuk dapat membantu upaya yang dilakukan Kaltim ini,” ujar Kepala Disdikbud Kaltim, Muhammad Kurniawan. (*)
