Kaltim Dapat Anggaran Perbaikan Jalan Tahun 2023 dari APBN Rp10 Triliun
KLIKSAMARINDA – Baru-baru ini, Presiden RI Joko Widodo menarik perhatian masyarakat atas keputusannya saat mengunjungi Lampung. Orang nomor satu di Indonesia ini mengambil alih perbaikan jalan rusak yang ada di daerah Lampung.
Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan rusak di Lampung.
Peralihan kewenangan perbaikan jalan dari daerah ke Pemerintah Pusat ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan di daerah lainnya. Pasalnya, tak hanya Lampung yang memiliki kondisi jalan rusak parah.
Namun, kondisi peralihan kewenangan perbaikan jalan rupanya juga terjadi di Provinsi Kaltim. Menurut Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, banyak ruas jalan yang ada di Benua Etam diambil alih Pemerintah Pusat.
“Ruas jalan antar kabupaten di daerah sini (Kaltim), banyak yang ditarik menjadi jalan pusat. Jadi sekarang ini sedikit sekali menjadi kewenangan provinsi,” ujar Veridiana Huraq Wang ditemui Kamis, 11 Mei 2023, di Kantor KPU Kaltim, jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda.
Veridiana Huraq Wang memperkirakan, perpindahan kewenangan ini sebagai dampak dari perpindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Provinsi Kaltim.
“Ini boleh jadi dampak dari IKN,” ujar Veridiana Huraq Wang.
Pengambilalihan kewenangan ini, kata Veridiana Huraq Wang, sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat pada Provinsi Kaltim. Tahun 2023 ini saja, anggaran yang diberikan untuk ruas jalan di Bumi Etam cukup besar sekitar Rp10 triliun.
“Total semuanya hampir Rp10 triliun untuk Kaltim dari APBN. Namun memang dari Rp10 triliun itu, sebesar Rp8 triliun untuk daerah sekitar IKN. Intinya, anggaran ini khusus untuk infrastruktur jalan,” ujar Veridiana Huraq Wang.
Kendati demikian, Komisi III DPRD Provinsi Kaltim akan terus melanjutkan perjuangan agar Pemerintah Pusat bisa memberikan anggaran yang lebih besar lagi.
“Kita akan memperjuangkan agar bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Makanya, jalan-jalan kita yang cukup panjang itu, kita usahakan agar bisa menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat,” ujar Veridiana Huraq Wang.
Veridiana Huraq Wang juga meyakini akan ada banyak anggaran yang bisa diharapkan turun dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Kaltim.
“Apalagi IKN ada di depan mata, tidak mungkin dibiarkan begitu saja infrastruktur di daerah-daerah di sekitarnya (IKN-Red),” ujar Veridiana Huraq Wang. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
