APBD Kaltim Tinggi, Salehuddin Sebut Ada Isu Krusial Yang Belum Selesai
KLIKSAMARINDA – Sejumlah isu krusial di Kalimantan Timur (Kaltim) memerlukan perhatian dan tindakan agar bisa teratasi. Isu krusial itu antara lain, pengentasan kemiskinan, stunting, dan partisipasi anak-anak di Kaltim yang rendah.
Isu krusial lainnya adalah tingginya angka putus sekolah, terutama di tingkat SMA dan SMK. Ada sekitar 5 ribu siswa di Bumi Mulawarman yang memutuskan pendidikan di usia remaja.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, isu krusial tersebut masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi di tengah lonjakan APBD tahun 2023 dari Rp14 triliun menjadi Rp25 triliun.
“Sejumlah isu krusial, seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan partisipasi anak-anak di Kaltim yang rendah, masih menjadi permasalahan yang belum berhasil untuk diselesaikan,” ujar pria kelahiran 1978 tersebut, belum lama ini.
Salehuddin menerangkan, APBD merupakan instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program dan proyek pendukung kesejahteraan rakyat.
Meskipun Salehuddin memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan struktur APBD, namun dengan adanya sejumlah persoalan yang belum selesai itu menjadi pertanyaan besar terkait penggunaan APBD selama ini.
Politikus Golkar itu mendorong agar ada perhatian dan sikap yang serius dari Pemprov Kaltim untuk mengatasi persoalan tadi sesuai indikator-indikator RPJMD Kaltim.
Menurutnya, perlu upaya lebih keras dari Pemprov Kaltim untuk memperbaikikondisi tersebut. Salehuddin mendorong Pemprov Kaltim menggunakan dana yang telah dialokasikan agar lebih menyentuh persoalan mendasar yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Selain itu, Salehuddin juga meminta para pemangku kepentingan di Kaltim untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk menangani berbagai permasalahan krusial yang ada di tangah jumlah APBD Kaltim yang melimpah.
“Meskipun APBD bertambah besar, jika tidak digunakan dengan tepat dan sebaik mungkin, maka masalah-masalah yang ada di Kaltim mungkin tidak akan terselesaikan,” ujar Salehuddin. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
