Stok Pangan di Samarinda Aman Tiga Bulan ke Depan
KLIKSAMARINDA – Jelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H tahun ini, Pemkot Samarinda memperkuat koordinasi lintas OPD untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Upaya ini dilakukan melalui langkah pengendalian inflasi yang terukur dan berkelanjutan.
Dikutip KLIKSAMARINDA dari laman resmi PPID Samarinda, koordinasi Internal Pengendalian Inflasi ini merupakan tindak lanjut setelah mengikuti secara virtual Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekjen Kemendagri RI, Komjen Pol Tomsi Tohir, Senin 19 Januari 2026 kemarin, di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Lantai III Balai Kota Samarinda. Turut hadir Satgas Pangan dan TPID Samarinda,
Perum Bulog Samarinda sendiri memastikan stok beras sebanyak 8.670 ton serta minyak goreng Minyakita dalam kondisi aman untuk tiga bulan ke depan.
Dalam kesempatan itu, antisipasi kenaikan harga pangan dan tiket transportasi menjelang Ramadan dan Idulfitri dibahas. Pun evaluasi dukungan daerah terhadap program nasional “3 Juta Rumah.”
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, menjelaskan jika secara historis inflasi bulanan periode awal Ramadan (2021–2025) paling dominan disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
“Pada Maret 2025, kelompok tersebut berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,37 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menyumbang 1,18 persen,” jelasnya.
Selain itu, Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disdag Samarinda, Heny Kartika Handayani, menerangkan jika sebagian besar komoditas strategis masih berada di bawah HET. Seperti beras, minyak goreng, daging ayam, cabai, dan bawang putih. Adapun komoditas yang melebihi HET antara lain gula pasir, daging sapi, telur ayam ras, dan kedelai.
Sementara itu, Wakil Walikota Samarinda Saefuddin Zuhri menyoroti potensi kenaikan harga tiket transportasi udara menjelang Ramadan dan Idulfitri. “Saya meminta agar Dishub segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan langkah pengendalian yang terukur sehingga lonjakan tarif tidak memberatkan masyarakat,” pintanya.
Saefuddin Zuhri menegaskan, pentingnya kesiapan penuh, konkret, dan terukur.” Bukan hanya sebatas antisipasi dalam menghadapi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (*)
