Kaltim Komitmen Berupaya Berantas Buang Air Besar Sembarangan Hingga 0 Persen
KLIKSAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memerangi praktik Buang Air Besar Sembarangan (SBS) diperkuat pada Senin, 18 November 2024. Dialog dan penandatanganan komitmen yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim ini menandai langkah strategis menurunkan angka stunting melalui intervensi sanitasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya program ini dalam menurunkan prevalensi stunting. “Kegiatan stop buang air besar sembarangan menjadi salah satu indikator untuk menurunkan stunting. Hulu penyebab permasalahan stunting adalah persoalan sanitasi,” ujarnya dengan tegas.
Provinsi Kalimantan Timur telah mencatat capaian signifikan. Empat daerah—Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kabupaten Berau—berhasil mencapai status 100 persen bebas dari buang air besar sembarangan. Enam kabupaten lainnya, yakni Paser, Kukar, Kubar, Kutim, PPU, dan Mahulu, tengah gencar melakukan upaya percepatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan sanitasi aman sebagai fondasi kesehatan masyarakat. “Tinja yang dikelola dengan baik dapat mengurangi risiko penyakit seperti diare, kolera, dan menurunkan angka stunting,” paparnya.
Pemerintah menargetkan ambisius 0 persen buang air besar sembarangan dan 15 persen akses sanitasi aman pada tahun 2024, dengan visi mencapai target global sanitasi pada 2030.
Dalam acara tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih penghargaan kinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting. Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, mengungkapkan keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor.
“Penghargaan ini adalah buah kerja keras Tim Percepatan Penanganan Stunting, didukung oleh sektor swasta dan perusahaan di sekitar desa dan kelurahan,” ujar Ahyani.
Sri Wahyuni menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan. “Kita ingin pada 2030, Kaltim sudah bebas dari buang air besar sembarangan,” tandas Sekda Provinsi Kaltim tersebut.
Kendala kultural—masyarakat Kaltim yang hidup di sepanjang sungai—menjadi tantangan tersendiri. Namun, komitmen pemerintah dan berbagai pihak memperlihatkan tekad kuat untuk mengubah paradigma sanitasi.
Penandatanganan komitmen bersama 10 kabupaten/kota dan penganugerahan penghargaan menjadi momen simbolis transformasi sanitasi di Kalimantan Timur. Upaya ini tidak sekadar menurunkan angka stunting, melainkan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Adv/DiskominfoKukar)
