Wali Kota Samarinda Soroti RKAP 2026 Perumdam Tirta Kencana, Belum Sinkron dengan Target Kinerja
KLIKSAMARINDA – Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda menuai sorotan Wali Kota Andi Harun. Kali ini, sorotan menyasar pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 milik perusahaan produsen air baku di Kota Tepian itu.
Menurut Wali Kota, dokumen rencana bisnis RKAP Perumdam Tirta Kencana Samarinda 2026 belum sepenuhnya selaras dengan target kinerja yang ingin dicapai pemerintah daerah, terutama dalam konteks ekspansi bisnis dan efisiensi perusahaan daerah.
Penilaian itu disampaikan langsung oleh Wali Kota saat memimpin Rapat Pengesahan RKAP 2026 yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Lantai II, Balai Kota Samarinda, Rabu siang 26 November 2025, setelah mendengarkan pemaparan para direksi.
Wali Kota Andi Harun menyampaikan sejumlah catatan evaluatif, antara lain terkait RKAP 2026 yang belum menunjukkan korelasi logis antara rencana ekspansi bisnis dengan target kinerja yang ingin dicapai.
Ketidaksinkronan itu tampak dari proyeksi pendapatan, struktur biaya, hingga indikator teknis yang dinilai tidak sejalan dengan skala program yang diajukan. Wali Kota menyoroti adanya mismatch antara rencana pengembangan dan output yang seharusnya dihasilkan.
Selain itu, ia melihat masih ada stagnasi pendapatan, sementara biaya operasional justru meningkat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm bahaya yang perlu segera dibenahi.
“Pertumbuhan biaya tidak boleh lebih tinggi dari pendapatan,” tegas Andi Harun dalam rapat, dikutip dari siaran resmi Humas, Kamis 27 November 2025.
Ia juga menekankan bahwa perusahaan daerah tidak boleh hanya fokus pada program besar tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan, efektivitas operasional, dan rasionalitas target yang ingin dicapai. Menurutnya, jika perhitungan dasar tidak tepat, maka rencana kerja tidak akan memberi hasil optimal bagi pelayanan publik.
Melihat adanya sejumlah ketidaksesuaian dalam draf RKAP 2026, Wali Kota meminta Direksi dan Dewan Pengawas untuk segera berkoordinasi dan melakukan perbaikan terukur. Ia menargetkan agar dokumen RKAP dapat ditetapkan pekan depan dengan penyempurnaan yang lebih akurat dan profesional.
Andi Harun juga mengingatkan bahwa Perumdam Tirta Kencana memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan air bersih serta agenda pembangunan kota. Karena itu, setiap rencana ekspansi harus sejalan dengan prinsip efisiensi, kesinambungan layanan, dan penguatan tata kelola perusahaan daerah.
Penyempurnaan RKAP, menurutnya, tidak hanya menyangkut perhitungan keuangan semata, tetapi juga berkaitan dengan arah pembangunan kota Samarinda, termasuk kebutuhan air bersih seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan.
Menutup rapat, Wali Kota kembali menegaskan bahwa RKAP bukan sekadar dokumen administratif tahunan, tetapi merupakan pijakan kerja satu tahun ke depan yang harus disusun dengan ketelitian tinggi.
“RKAP ini bukan sekadar formalitas, tetapi dasar pijakan kerja satu tahun ke depan yang harus akurat, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dengan pembenahan RKAP Perumdam Tirta Kencana Samarinda 2026, Pemkot berharap Perumdam Tirta Kencana dapat menyesuaikan rencana kerja dengan kondisi riil lapangan serta mampu menjawab tantangan operasional dan kebutuhan masyarakat. Dengan perbaikan dokumen dan sinkronisasi yang lebih matang, perusahaan daerah diharapkan dapat lebih adaptif dan memberikan pelayanan yang berkualitas.
Hadir dalam rapat itu Wakil Wali Kota Samarinda H Saefuddin Zuhri, Kepala Bagian Ekonomi Nadya Turisna, serta jajaran lengkap Dewan Pengawas (Dewas) yang dipimpin Ketua Dewas Marnabas Patiroy, didampingi Anggota Dewas Amir Husin dan Sekretaris Dewas Rita Damayanti.
Dari pihak Perumdam Tirta Kencana, hadir Direktur Utama Nor Wahid Hasyim, Direktur Administrasi dan Keuangan Yusfian Noor, Direktur Teknik Kaharuddin, serta Direktur Pelayanan Widyaastuti Supartinah.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut para direksi memaparkan perbandingan RKAP 2025 dan RKAP 2026 yang mencakup rencana pengembangan layanan, peningkatan kapasitas sistem operasional, program pelatihan SDM, hingga arah digitalisasi manajemen perusahaan. (*)
