Andi Harun Paparkan Strategi Pembangunan Daerah di Tengah Pemangkasan TKD
KLIKSAMARINDA – Andi Harun, Wali Kota Samarinda, tampil sebagai pemateri dalam Dialog Terbuka bertema “Strategi Kaltim Lanjutkan Pembangunan di Tengah Pemangkasan TKD” yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Jalan Wahid Hasyim Sempaja, Rabu 26 November 2025.
Dalam forum tersebut, Andi Harun menghadirkan perspektif kritis mengenai dampak pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan dana transfer ke daerah (TKD) sekaligus mengajak pemerintah untuk bercermin atas pola belanja yang selama ini berjalan.
Menjawab pertanyaan terkait strategi berbeda dalam menghadapi pemangkasan TKD, Andi Harun mengawali dengan penegasan bahwa pemerintah daerah tetap wajib patuh pada aturan nasional.
“Kepala daerah itu wajib tunduk, wajib patuh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan setiap kebijakan nasional. Itu Samarinda garisnya itu, komando merah putih,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa kepatuhan tidak menutup ruang bagi evaluasi rasional terhadap dampak kebijakan tersebut. Pemangkasan TKD, menurutnya, memang memberi pukulan signifikan bagi daerah, termasuk Samarinda.
“Kalau ditanya, apakah berdampak? Pasti berdampak. Tapi dari sini kita bisa menjadikan sebagai bahan instrospeksi bahwa memang kita juga ada kesalahan,” katanya.
Andi Harun secara terbuka menjelaskan pola belanja pemerintah yang dinilainya terlalu boros, terutama pada komponen yang tidak langsung menyentuh kepentingan publik.
“Di antaranya yang kami temukan di Kota Samarinda ini, belanja makan minum itu sampai menyentuh angka Rp90 miliaran. Mungkin Rp10 miliar cukup, Rp80 miliarnya bisa dipakai untuk publik,” ungkapnya.
Andi Harun menambahkan, fokus anggaran daerah seharusnya diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat seperti perbaikan jalan, drainase, hingga layanan publik lainnya.
Ia juga mengingatkan pemborosan pada belanja ATK dan perjalanan dinas yang masih tinggi meski era digitalisasi sudah berkembang pesat.
“Apa sih dampak perjalanan dinas yang selama ini sangat besar terhadap produktivitas daerah?” tanyanya.
Menurutnya perjalanan dinas tetap diperlukan. Namun paradigmanya perlu diubah sehingga menjadi aktivitas yang benar-benar memberi manfaat ekonomi dan operasional bagi daerah.
“Yang susah itu kalau earning power kita lagi turun tapi gengsi kita nggak berubah. Kalau uang turun maka kita harus beradaptasi,” tuturnya.
Andi Harun, karena itu, mengajak seluruh pihak untuk tidak larut menyalahkan keadaan, melainkan menjadikan kondisi ini sebagai momentum pembenahan.
“Daripada kita membuang-buang energi secara politis, jauh lebih bagus kita jadikan sebagai bahan introspeksi,” tutupnya. (*)
Reporter: Harpiah AM
