Wali Kota Instruksikan Tandai Aset Pemkot Samarinda
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) terus melakukan upaya pendataan dan penertiban sejumlah aset. Tujuannya agar memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah, supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah oleh pihak lain.
Karena itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda untuk menganggarkan pembiayaan dalam mendata aset-aset milik pemerintah yang kini tersebar di 10 kecamatan.
Menurut Wali Kota Andi Harun, hampir setiap aset milik Pemkot Samarinda, khususnya tanah, tidak memiliki plang nama maupun patok yang jelas. Padahal banyak aset milik Pemkot yang saat ini tersebar di Kota Samarinda, baik itu berupa tanah maupun bangunan yang sangat mudah untuk diselewengkan oleh pihak lain.
Oleh karena itu, Wali Kota Andi Harun menginginkan pihaknya harus banyak belajar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang hampir semua aset-asetnya terdata rapi.
“Coba kita perhatikan aset tanah milik Pemprov Kaltim. Hampir semua ada plang nama bahkan hingga di pagar keliling. Hal ini maksudnya untuk mencegah terhadap pengalihan aset milik pemerintah,” ujar Wali Kota Andi Harun melalui Humas, Jumat 1 Oktober 2021.
Wali Kota Andi Harun pun mendorong jajarannya agar melakukan langkah yang sama. Tentunya dengan menganggarkan terlebih dahulu dalam mendukung operasional saat pengamanan dan pendataan aset-aset pemerintah di lapangan.
“Jadi penting menurut saya agar dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan aset-aset ini. Setidaknya untuk satu tahun dulu, dipilih aset-aset mana saja yang perlu untuk kita berikan plang nama hingga kita pagar. Dan pastinya perlu biaya, karena aset yang kita miliki juga tidak sedikit. Jadi saya sangat setuju jika perlu untuk dianggarkan,” ujar Wali Kota Andi Harun.
ujar Wali Kota Andi Harun juga menyatakan pentingnya untuk menghitung nilai uang dari aset pemerintah tadi secara bertahap. Penghitungan nilai uang dari aset ini supaya bisa teradministrasi dengan baik secara neraca keuangan.
“Jika aset terdata rapi secara administrative, maka ini akan berpengaruh terhadap neraca keuangan kita. Dan ini bisa dijadikan pegangan ketika suatu saat pemerintah ingin mendapatkan fasilitas pinjaman daerah dalam mendanai program pembangunan,” ujar Wali Kota Andi Harun. (*)
