Mensesneg Nyatakan Istana Tak Perlu Balas Surat Ketua Demokrat
KLIKSAMARINDA – Polemik upaya paksa merebut kepemimpinan Partai Demokrat terus bergulir. Pasca press rilis Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden RI, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait masalah ada pihak dari lingkungan pemerintah yang akan mengkudeta partainya.
Mensesneg Praktikno mengatakan bahwa pihak Istana tidak perlu menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
“Iya bener. Kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada bapak Presiden. Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat. Jadi kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut,” ujar Mensesneg, Kamis, 4 Februari 2021 kemarin, melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Mesesneg Pratikno mengatakan isi surat tersebut adalah perihal dinamika internal partai.
“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai. Itu merupakan rumah tangga internal Partai demokrat, yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART,” ujar Pratikno.
Sebelumnya AHY menyatakan telah menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerakan politik ini mengarah kepada pengambilalihan kepemimpinan partai demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi partai demokrat.
Menurut AHY, sejumlah pihak telah memberikan kesaksian tentang adanya gerakan tersebut. Gerakan kudeta politik yang menyerang Partai Demorat itu mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting. Walaupun demikian dia pun tidak mudah percaya dan akan mengonfirmasi kepada Jokowi.
“Menurut kesaksian, dan testimoni gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar AHY dalam siaran teleconference, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin 1 Februari 2021 lalu. (*)
