Clicky

DPRD Berau Minta Pengembangan Desa Wisata

KLIKSAMARINDA – Sejumlah legislator dari DPRD Berau melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimanatan Timur, 4 Maret 2021. Tiga legislator dari Komisi I dan III DPRD Berau hadir dalam kesempatan tersebut, yaitu Jasmine Hambali didampingi Abdul Waris, dan Sukirman.

Menerima rombongan, hadir Sekretaris Dispar Kaltim, H.M. Irvan Rivai didampingi Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Restiawan Baihaqi dan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata, Asrani Rasisi.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Rapat Sapta Pesona Dispar Provinsi Kaltim, di Samarinda tersebut membahas pengembangan Desa Wisata di Kalimantan Timur, khusunya di Kabupaten Berau.

“Kami meminta Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim agar dapat mengusulkan Kalimantan Timur, khusunya Kabupaten Berau, sebagai desa wisata pilihan di Indonesia,” ujar Abdul Waris.

Sukirman menambahkan Bupati Berau telah menyampaikan gagasan dalam rapat RPJMD Kabupaten Berau agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat bersinergi bersama Dispar Provinsi Kaltim, DPR RI, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf) Republik Indonesia untuk menjadikan Kabupaten Berau sebagai Kabupaten Kreatif Dunia.

”Karena di Indonesia hanya ada dua Kabupaten yang terdaftar di UNESCO yaitu Bandung dan Pekalongan,” ujar Sukirman.

Kabupaten Berau sendiri tidak termasuk ke dalam 10 Unggulan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas program Kemenparekraf/ Baparekraf. Sementara Pemkab Berau sangat menginginkan destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Berau untuk ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

”Pemkab berharap dengan adanya bantuan Pemerintah Provinsi melalui Dispar Provinsi Kaltim bisa membantu berkomunikasi dengan Kemenparekraf/ Baparekraf tentang apa saja persyaratan agar Kabupaten Berau dapat menjadi (KSPN). Sehingga kunjungan-kunjungan wisatawan bisa meningkat ditahun yang akan dating,” ujar Sukirman. (*)

DMCA.com Protection Status