Clicky

BKD Kaltim Jadi Sample Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Perwakilan BKD Kaltim saat mengikuti Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pengisian Data Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim menggelar Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pengisian Data Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai 10-11 Juni 2021 di Ruang Rapat Lamandau Mendawai Meeting Room Swiss Bell Hotel Balikpapan.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Iwan Setiawan memimpin rapat tersebut dan dihadiri 20 perwakilan Perangkat Daerah yang menjadi Sampel evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Menurut Iwan Setiawan, Tim Verifikasi dan Validasi berasal dari Inspektorat Provinsi Kaltim dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

”Dalam rangka pemenuhan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada bulan Juli 2021, maka dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Biro Organisasi Setdaprov Kaltim yang bekerjasama dgn Inspektorat Kaltim sebagai pendamping pelaksanaan PMPRB,” ujar Iwan Setiawan melalui keterangan tertulis.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) sampling dari 20 PD. Kemudian akan disaring menjadi PD penilaian oleh Kemenpan RB dengan memperhatikan aspek penilaian seperti aspek pengungkit dan reform.

Hadir mewakili BKD Kaltim Kasubbag Umum, Siti Hasanah, dan Kasubbag Perencanaan Program, Rita Andriani. Menurut Rita Andriani, ada delapan penilaian aspek pengungkit. Aspek tersebut terdiri dari:
1. Manajemen perubahan
2. Deregulasi kebijakan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan manajemen
6. Penataan sistem manajemen SDM
7. Penguatan akuntabilitas
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

”Dari beberapa aspek tersebut PD yang menjadi sampling harus memenuhi kriteria penilaian yang ada. Adapun pemenuhan data pendukung disampaikan paling lambat tgl 21 Juni 2021 ke Biro Organisasi yang kemudian akan di sampaikan ke Kemenpan RB,” ujar Rita Andriani.

Peserta juga diminta untuk membawa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta data pendukung untuk diverifikasi dan validasi.

Berikut data pendukung BKD Kaltim yang menjadi catatan perbaikan adalah :
1. Penataan dan penguatan organisasi pd evaluasi kelembagaan dan tindak lanjut evaluasi.
2. Penataan Tata laksana : peta proses bisnis rencana aksi RB
3. Pelaksanaan pendukung PMPRB dilaksanakan oleh seluruh aspek internal BKD. (*)

DMCA.com Protection Status
error: Maaf Konten Diproteksi oleh Sistem !! Sila hubungi redaksi melalui email kliksamarinda.@gmail.com