Clicky

BKD Kaltim Bimtek Pemutakhiran Data Mandiri SAPK

Kepala BKD Kaltim Diddy Rusdiansyah ketika membuka Bimtek PDM daring yaitu para pengelola kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltim. Jumat 10 September 2021 secara virtual

KLIKSAMARINDA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim melalui Sub bidang Informasi ASN, menggelar bimbingan teknis Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) via MySAPK, Jumat 10 September 2021. Kegiatan virtual ini diikuti oleh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.

Acara bimtek digelar secara daring melalui zoom meeting dan live streaming kanal YouTube BKD Prov Kaltim. Adapun sebagai peserta khusus bagi para pejabat pengelola kepegawaian.

“Saya menyambut baik adanya kegiatan bimtek PDM terhadap perangkat daerah, yang mana ini merupakan salah satu bagian dari upaya-upaya kami BKD dalam memberikan pelayanan,” ujar Kepala BKD Kaltim, Diddy Rusdiansyah, saat membuka bimtek PDM.

Turut hadir sebagai moderator yaitu Kabid Pengadaan Pemberhentian, dan Informasi ASN (PPI) BKD Kaltim, Andry Prayugo didampingi Kasubid Informasi ASN Noor Fardianty.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta kepada seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) non ASN untuk melakukan Pemutakhiran data dan riwayat pribadi melalui via MySAPK mulai Juli-Oktober 2021.

“Sebelumnya kita (Pemprov Kaltim) juga sudah melakukan validasi, dan sekarang sudah memasuki tahap verifikasi. Setelah itu lanjut untuk mengupdate datanya masing-masing,” ujar Diddy Rusdiansyah.

Diddy Rusdiansyah juga secara khusus mengingatkan kepada peserta bimtek yang juga sebagai pengelola kepegawaian bahwa data-data yang ada di MySAPK sangat berkaitan erat dengan data pada Sistem Kepegawaian (Simpeg) BKD Kaltim.

Menurut Diddy Rusdiansyah, data-data yang ada di kedua aplikasi ini sangat penting dan akan berdampak dalam menunjang proses layanan-layanan kepegawaian ke depannya. Jika data semakin akurat, maka pelayanan pun otomatis akan semakin baik pula nantinya.

Diddy Rusdiansyah menyatakan, pihak BKD masih terus melakukan proses sinkronisasi data, yaitu perbaikan yang dilakukan di simpeg maupun SAPK sebab kedua aplikasi ini saling melengkapi.

“Ke depan BKD itu dasar data kepegawaiannya atau ‘Big Data’ nya ada di simpeg. Jika data di simpeg lengkap, BKD akan menarik data dari situ sehingga tidak lagi seperti sekarang ini kita disibukan dengan pendataan-pendataan, cukup dengan SAPK kami sudah bisa memberikan pelayanan terbaik,” ujar Diddy Rusdiansyah.

Sementara Kabid PPI, Andry Prayugo, menyampaikan data pertanggal 9 september 2021 dari 10.696 pegawai ASN yang sudah melakukan aktivasi PDM My SAPK sebanyak 9.574 (91.19%) ASN, dan yang sudah melakukan pengisian usul PDM sebanyak 567 (5.3%) ASN. (Nick/NF)

DMCA.com Protection Status