Ungkap Rencana Pemindahan IKN, Presiden Joko Widodo Permisi Kepada Tokoh Adat Kalimantan Timur
KLIKSAMARINDA – Presiden Jokowi berdialog dengan tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), di Balikpapan, Selasa siang, 17 Desember 2019. Dialog pembuka kunjungan Presiden ini untuk menjelaskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke dua wilayah di Provinsi Kaltim, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menemui sejumlah tokoh masyarakat Kaltim. Presiden menyatakan dirinya ingin mengetuk pintu permisi kepada seluruh tokoh masyarakat adat di Kaltim.
“Kalau di Jawa ingin kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita negara, ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Presiden dikutip dari laman Sekretaris Kabinet.
Presiden menjelaskan, keputusan pemindahan ibu kota negara ini sudah melalui studi yang cukup lama, sudah 5 tahun lalu dimulai. Ia menyampaikan, studi mengenai perpindahan ibu kota itu sudah dimulai sejak presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, yang dulu sudah memiliki keinginan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya.
Kemudian presiden berikutnya juga ingin memindahkan dari Jakarta tapi tetap masih di Jawa. Kemudian terakhir Presiden sebelum dirinya juga ingin memindahkan ibu kota.
Artinya, lanjut Presiden, rencana itu telah melalui sebuah perjalanan panjang keinginan untuk memindahkan ibu kota. Karena dari sisi penduduk yang sekarang 267 juta, 56% ada di Pulau Jawa dengan totalnya penduduk di kurang lebih 149 juta. Sementara PDB ekonomi itu 58% ada di Jawa khususnya di Jakarta.
“Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti ke semuanya ke Jawa lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tapi semikin padat karena memang penduduk datang datang dari seluruh penjuru tanah air,” ungkap Presiden.
Presiden juga menyampaikan, bahwa proses pemilihan ini sudah melalui sebuah kalkulasi dan perhitungan yang panjang. Setelah data-data disampaikan, pemerintah memutuskan pindahnya ke Kalimantan Timur khususnya di Paser Penajam Utara dan di Kutai Kartanegara.
“Sampai kemarin memang yang sudah diputuskan mencakup kurang lebih 193 ribu hektare. Tetapi, tadi Pak Gubernur menyampaikan yang disiapkan dalam jangka yang sangat panjang adalah 410 ribu hektare, yang itu sudah konsesi-konsesi HTI yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena memang itu adalah milik negara,” terang Presiden Jokowi.
Presiden juga menegaskan, pemerintah tidak hanya ingin memindahkan fisik kantor atau fisik gedung dari Jakarta. Tapi yang diinginkan nanti pindahnya ibu kota ini juga ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir, sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini agar di-install sistemya.
“Sehingga waktu masuk birokrasi kita sistem itulah yang nanti akan memberikan paduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespons setiap perubahan-perubahan yang ada,” ujar Presiden. (rilis)
