Pusat Data Kaltim Terapkan Standar Keamanan Siber Global ISO 27001:2022
KLIKSAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur memastikan infrastruktur Pusat Data (Data Center) daerah kini telah mengadopsi standar keamanan siber tertinggi di dunia, yakni ISO/IEC 27001:2022 dengan standarisasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Langkah strategis ini dilakukan untuk menjamin keamanan data dalam mendukung kesuksesan program Gratispol Pemprov Kaltim.
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argosuryo, menegaskan bahwa penerapan standar keamanan siber internasional pada pusat data tersebut merupakan keharusan mutlak dalam pengelolaan data pemerintahan, khususnya data kependudukan.
“Data kependudukan adalah aset penting. Dengan standar ISO 27001:2022 terakreditasi KAN ini, kami berkomitmen bahwa data dikelola secara aman, rahasia, dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Bambang Kukilo dalam keterangan tertulis Diskominfo Kaltim, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keberadaan Pusat Data yang telah memenuhi standar ISO 27001:2022 memberikan banyak manfaat strategis. Di antaranya adalah menekan risiko kebocoran data, meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan siber dan peretasan, serta memastikan layanan publik dapat diakses masyarakat tanpa gangguan.
Penerapan standar ini juga menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan layanan digital pemerintah daerah.
Bambang menjelaskan, implementasi ISO 27001:2022 tidak hanya berfokus pada aspek teknologi informasi semata. Sistem pengamanan juga mencakup perlindungan fisik di lingkungan pusat data, prosedur operasional yang ketat, hingga peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan data.
Dalam proses penerapannya, Diskominfo Kaltim turut didampingi oleh tim ahli dari PT Sentrasolusi Indonesia. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh potensi celah keamanan dapat diidentifikasi dan ditutup secara menyeluruh sesuai standar internasional.
“Ini adalah komitmen nyata kami agar layanan pemerintah benar-benar aman, andal, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap ancaman siber,” pungkas Bambang.
Dengan sistem pusat data daerah Kaltim yang semakin andal dan aman, Pemprov optimistis transformasi digital pemerintahan, termasuk pelaksanaan program Gratispol, dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
