Clicky

KSOP Samarinda Teken Kontrak Kerjasama dengan PTB

KLIKSAMARINDA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memastikan kerjasama pengelolaan Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan pihak swasta. Kepastian tersebut berdasarkan penandatanganan perjanjian konsensi antara Kantor KSOP Kelas II Samarinda dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) Muara Berau Di Pelabuhan Samarinda, pada 4 Desember 2020.

Penandatangan perjanjian konsensi dilakukan secara langsung oleh Mukhlis Tohepaly selaku Kepala Kantor KSOP Kelas II Samarinda dengan Ika Pusparini selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dan disaksikan oleh R. Agus H. Purnomo selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian konsensi ini untuk meningkatkan kualitas, efisiensi pengelolaan serta optimalisasi dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk didalamnya upaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pendapatan konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dengan ditandatanganinya perjanjian konsensi ini, maka pemerintah (Kantor KSOP Kelas II Samarinda) telah secara resmi memberikan penugasan dan hak konsesi kepada BUP (PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara) untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada area konsesi selama jangka waktu konsesi 25 tahun dengan besaran pendapatan konsesi yang telah ditetapkan sebesar 5% dari pendapatan kotor,” kata Agus dalam keterangan resmi, Jumat 4 Desember 2020.

Selama jangka waktu tersebut, tambah dia, PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara berkewajiban menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan atas konsesi, termasuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa atas tarif jasa kepelabuhanan yang dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya berharap agar kerjasama ini dapat meningkatkan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pengguna jasa dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian wilayah. Sehingga rencana besar pemerintah dalam rangka optimalisasi pengusahaan jasa kepelabunanan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat secara luas,” tutup Agus.

Kerjasama pemerintah dengan BUP di bidang kepelabuhanan telah diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan BUP Di Bidang Kepelabuhanan. (*)

Tinggalkan Balasan

DMCA.com Protection Status