Ketua DPW Rampas Setia 08 Berdaulat Kritisi Pelaksanaan Debat Pilgub Kaltim 2024, KPU Perlu Evaluasi

KLIKSAMARINDA – Debat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024 yang digelar di Plenarry Hall, GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Rabu 23 Oktober 2024 malam, menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Ketua DPW Rampas Setia 08 Berdaulat Kaltim, Sutan Sahcial, misalnya, mengemukakan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan debat yang melibatkan Pasangan Calon (Paslon) 01 Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Paslon 02 Rudy Mas’ud-Seno Aji.

Debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur ini merupakan momentum penting dalam rangkaian Pilgub Kaltim 2024.

Acara debat kandidat Pilgub Kaltim 2024 berlangsung selama kurang lebih tiga jam dan dihadiri para pendukung kedua paslon.

Menurut Sutan Sahcial, sehrusnya debat kandidat menjadi ajang yang menarik bagi publik untuk bisa menilai para kandidat.

Dalam momentum debat, kedua paslon memiliki ruang untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat Kaltim.

Namun, Sutan Sahcial menilai, faktanya tidak demikian. Ia pun mengaku kecewa dengan jalannya debat dan memiliki sejumlah catatan serius terkait debat tersebut.

“Sebelumnya saya sangat bersemangat untuk mengikuti debat kandidat ini. Tapi di tengah perjalanan itu, ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh KPU, tidak boleh menyerang, tidak boleh main HP, dan segala macamnya itu. Nah, tetapi saya sangat kecewa sekali. Saya kecewa. Seperti apa aturannya ini,” ungkap Sutan Sahcial dalam pernyataannya kepada wartawan, Kamis 24 Oktober 2024.

KPU Kaltim sendiri membagi debat ke dalam enam segmen terstruktur:

1. Segmen Pembuka: Pemaparan visi dan misi masing-masing paslon
2. Segmen Kedua: Pertanyaan dari panel ahli untuk paslon
3. Segmen Ketiga: Lanjutan pertanyaan panel dan tanggapan
4. Segmen Keempat: Tanya jawab antar paslon
5. Segmen Kelima: Interaksi dinamis antar calon gubernur dan wakil gubernur
6. Segmen Penutup: Penyampaian closing statement

Nah, dari sejumlah segmen itu, Sutan Sahcial menilai ada beberapa persoalan yang mesti dibenahi oleh KPU Kaltim.

1. Protokol Kehadiran dan Tata Tertib
Sutan Sahcial mengungkapkan keprihatinannya terhadap kedisiplinan protokol acara.

Saat mula debat, Paslon 01 sudah muncul sebelum dipanggil moderator. Menurut Sutan, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap protokol yang telah ditetapkan KPU.

Sebaliknya, Paslon 02 menunjukkan kedisiplinan dengan baru memasuki ruangan setelah dipanggil secara resmi.

“Padahal tuan rumahnya, kan KPU Katim. Kenapa belum dipanggil, sudah nongol duluan? Nah, ini saya mulai berpikir, ini kenapa bisa seperti ini? Nah, kemudian pasangan 02 itu setelah panggil baru keluar, telah dipanggil, baru keluar dia. Nah, ini apa mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh KPU,” jelasnya.

2. Pengendalian Emosi dan Profesionalisme
Menurut Sutan Sahcial, ada insiden yang melibatkan calon wakil gubernur dari Paslon 01 menjadi sorotan khusus.

Ketika terjadi interaksi dengan pendukung Paslon 02, calon wakil gubernur tersebut menunjukkan reaksi emosional yang dinilai kurang proporsional.

Menurutnya, sebagai calon pemimpin daerah, pengendalian emosi adalah hal fundamental. Reaksi berlebihan terhadap gestur pendukung lawan mencerminkan ketidaksiapan dalam menghadapi dinamika politik yang lebih besar.

“Harusnya dia diam dan biar itu moderator yang menegur, bukan paslon. Nah, jadi seolah-olah ini semacam apa ya, emosionalnya terlalu berlebihan menurut saya dan tidak boleh menunjukkan kepada khalayak ramai,” tegas Sutan.

Di awal debat, diketahui paslon 01 sempat melayangkan interupsi dan meminta moderator untuk menertibkan peserta sesuai tata tertib yang telah disampaikan panitia.

“Mohon izin kepada panitia untuk menertibkan peserta. Karena sudah dibacakan tata tertib, siapapun yang berbicara tidak ada yang berkomentar. Mau 01 maupun 02,” ucap paslon 01 yang saat itu diwakili cawagub Hadi Mulyadi.

3. Penggunaan Bahasa dan Komunikasi
Kritik juga ditujukan pada aspek penggunaan bahasa dalam forum resmi.

Penggunaan bahasa daerah yang dominan dalam beberapa segmen dianggap kurang tepat untuk format debat tingkat provinsi.

Menurutnya, forum debat calon gubernur adalah forum resmi yang seharusnya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penggunaan bahasa daerah secara berlebihan dapat mengurangi inklusivitas dan profesionalisme acara.

“Dia pakai bahasa daerah. Harusnya di sana juga harus memberikan masukan bahwa kita harus pakai bahasa Indonesia yang baik,” tambah Sutan.

Sutan Sahcial juga menyoroti peran moderator dalam pengendalian jalannya debat.

“Moderator seharusnya lebih tegas dalam menegakkan aturan dan protokol debat. Termasuk dalam hal penggunaan bahasa dan pengendalian situasi ketika terjadi ketegangan,” ujarnya.

Beberapa catatan untuk moderator meliputi:
– Konsistensi dalam penyebutan status kandidat
– Ketegasan dalam penerapan aturan waktu
– Kemampuan menjaga netralitas dan keseimbangan
– Pengendalian situasi saat terjadi ketegangan

Sutan Sahcial mengimbau masyarakat Kaltim untuk mencermati dengan seksama penampilan para kandidat dalam debat.

Selain itu, Sutan Sahcial berharap KPU sebagai penyelenggara debat dapat memperbaiki gelaran acara agar lebih menarik dan tidak menuai kontroversi di masyarakat.

Dirinya berharap KPU dan Bawaslu dapat mengevaluasi pelaksanaan debat pertama ini secara menyeluruh. Perbaikan kualitas debat sangat penting untuk membantu masyarakat Kaltim membuat keputusan yang tepat dalam memilih pemimpinnya.

“KPU juga mungkin harus memperhatikan dan juga bagaimana debat kedua nanti supaya menarik,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, KPU Kaltim belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai masukan yang disampaikan masyarakat atas gelaran debat perdana yang telah berlangsung.

Debat kedua Pilgub Kaltim 2024 dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat, dengan format dan substansi yang diharapkan lebih baik.

“Nah, ke depannya untuk KPU jangan sampai hal-hal yang seperti ini terjadi lagi. Jangan sampai ada kata-kata yang melecehkan atau memprovokasi, atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang (calon) pemimpin,” tutup Sutan Sahcial. (*)