IPG Kaltim Rendah Karena Kurang Pemahaman Gender
KLIKSAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim masih memiliki ketimpangan/ketidaksetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan meskipun ketika melihat ukuran keberhasilan pembangunan manusia diukur melalui IPM.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2019 antara perempuan dan laki-laki adalah 70,14 dan 81,58.
Tetapi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) 85,98 berada di bawah target nasional yaitu 91,07, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 65,65 dibawah target nasional 75,24.
“Kaltim berada pada urutan ke-3 teratas se-Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Namun IPG dan IDG berada diurutan ke 3 terbawah se-Indonesia,” ujar Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Zaina Yurda, saat rapat Penguatan PUG melalui Perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) berupa ARG dalam Penyusunan RKA-SKPD secara daring, Selasa 29 Desember 2020.
Menurut Zaina Yurda, lemahnya pemahaman tentang isu gender di kalangan aparatur dan perencana program/kegiatan menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya.
Padahal, imbuh Zaina Yurda, berbagai payung hukum telah diterbitkan guna mendorong keberhasilan strategi Pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga dan daerah.
“Tetapi pelaksanaan dan hasilnya belum maksimal,” ujar Zaina Yurda.
Zaina Yurna menambahkan, salah satu alasan PUG belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan, disebabkan keterbatasan pengertian dan pemahaman aparatur tentang konsep gender, isu gender, data terpilah dan aplikasinya dalam rangkaian penyusunan anggaran daerah.
“Diperlukan dukungan para pemangku kepentingan dalam peningkatan pengetahuan dasar serta analisis gender untuk menjawab berbagai permasalahan,” ujarnya.
Zaina Yurda menjelaskan masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan berkaitan kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan maupun kesempatan menikmati hasil pembangunan. (*)
