Anggota DPRD Kaltim Soroti Daya Tampung Sekolah Jenjang SMA/SMK yang Belum Memadai
KLIKSAMARINDA – Daya tampung sekolah jenjang SMA/SMK hingga kini masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Terutama, pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya.
Hal tersebut dibenarkan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Dapil Kutai Kartanegara Salehuddin saat dihubungi media ini melalui telepon, Jumat 26 Mei 2023.
Salehuddin menyatakan Pemerintah Provinsi (Pempro) Kalimantan Timur (Kaltim) harus lebih memperhatikan pembangunan dan kelayakan sekolah yang ada di kabupaten/kota wilayah Kaltim. Tujuannya untuk meningkatkan daya tampung peserta didik jenjang SMA/SMK di Kaltim.
Pasalnya saat ini, menurut Salehuddin, masih ada sekolah jenjang SMA dan SMK Negeri yang belum terakomodir serta membutuhkan sentuhan dari pemerintah provinsi.
“Khususnya, sekolah-sekolah di daerah terluar dan terpencil, masih ada yang tidak dapat terakomodir. Sarana prasarana seperti rombel (rombongan belajar) itu perlu dibangun kembali,” ujar Salehuddin.
Salehuddin juga mendorong Pemprov Kaltim agar melakukan pembangunan sekolah jenjang SMA/SMK. Hal itu terutama karena pembangunan sekolah jenjang SMA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di sejumlah kabupaten/kota di Bumi Etam.
Bertambahnya jumlah penduduk dan massifnya pembangunan sekolah Negeri maupun swasta di wilayah perkotaan, jelas Salehuddin, tidak diimbangi dengan pembangunan yang sama di wilayah terpencil.
“Karenanya, ketersediaan daya tampung jenjang SMA/SMK menjadi tak sebanding dengan banyaknya peserta didik yang lulus dari bangku SMP,” ujar Salehuddin.
Selain itu, keterbatasan pilihan juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil. Berbeda dengan kondisi atau jumlah sekolah yang ada di wilayah pusat kota/kabupaten.
“Dukungan tentunya harus diprioritaskan pada (pembangunan) sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil dan terluar, karena pilihan alternatif yang terbatas,” tegas Salehuddin.
Saat ini, rata-rata sekolah di sekitar pusat kota dan kabupaten menjadi pilihan alternatif bagi para peserta didik. Terutama, sekolah negeri dan swasta yang memang sudah memadai.
Dalam pelaksanaan program pembangunan, Pemerintah Provinsi Kaltim perlu memberikan dukungannya. Apalagi, implementasi kurikulum merdeka juga memerlukan dukungan rombel yang memadai.
“Besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) juga yang perlu ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut,” tutur Salehuddin. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
