Pemkab Kukar Siapkan RKPD 2026, Prioritaskan Program Penanganan Stunting
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) telah memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026.
Penyusunan RKPD 2026 ini merupakan komitmen Pemkab Kukar dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama dalam upaya mengatasi permasalahan stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan di daerah tersebut.
Fokus utama dalam perencanaan kali ini adalah program strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, dengan penanganan stunting menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan alokasi anggaran lebih optimal.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar telah mulai melakukan pemetaan terhadap program-program yang belum teranggarkan, terutama yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Rencana awal RKPD 2026 telah diberikan pagu oleh Bappeda, dan masing-masing perangkat daerah sudah mulai memetakan program yang belum masuk dalam anggaran,” ungkap Dafip Haryanto.
Dalam evaluasi yang dilakukan, terungkap bahwa beberapa program dan sub-kegiatan terkait penanganan stunting belum masuk dalam pagu anggaran awal. Padahal, program-program tersebut memiliki peran penting dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dafip memberikan contoh konkret mengenai pendampingan keluarga berisiko stunting sebagai salah satu program krusial yang perlu mendapatkan alokasi anggaran dalam RKPD 2026. Menurutnya, tanpa pendampingan yang optimal, upaya pencegahan stunting akan mengalami hambatan.
“Kami menemukan ada beberapa program terkait stunting yang belum masuk dalam anggaran awal, salah satunya pendampingan keluarga risiko stunting. Program ini sangat penting dan harus diusulkan dalam RKPD agar dapat dijalankan,” jelasnya.
Tidak hanya masalah stunting, program-program prioritas lain yang ditemukan dalam evaluasi tahun 2023 dan 2024 juga akan dimasukkan dalam rencana kerja OPD. Pemkab Kukar memastikan semua usulan yang telah disampaikan dalam forum perencanaan telah dicatat dan akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut.
Menurut Dafip, proses pembahasan ini bukan sekadar memastikan program berjalan.
“Tapi juga memastikan anggaran benar-benar dialokasikan untuk hal yang memiliki dampak besar bagi masyarakat,” katanya.
Dengan pendekatan ini, Pemkab Kukar berharap program-program strategis yang belum mendapatkan alokasi anggaran dalam RKPD awal dapat kembali diusulkan dan mendapat perhatian lebih serius dari semua pihak terkait. (Adv)
