Nelayan di Desa Api-Api Kabupaten PPU Memerlukan PPI
KLIKSAMARINDA – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, baru-baru ini mengunjungi Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU. Di sana, Makmur Marbun mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi nelayan di wilayah tersebut.
Makmur Marbun prihatin karena puluhan kapal nelayan di sana harus menunggu berjam-jam sebelum mereka dapat bersandar setelah melaut. Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan ini adalah kondisi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang kurang mendukung.
Makmur Marbun menyampaikan keprihatinannya saat kunjungan di PPI, Desa Api-Api pada Sabtu, 4 November 2023. Menurutnya, situasi ini memerlukan perhatian serius, terutama untuk mendukung nelayan yang merupakan tulang punggung ekonomi di wilayah tersebut. Kapal-kapal mereka harus menunggu berjam-jam hanya untuk bersandar karena kurangnya fasilitas yang memadai di PPI.
“Ini harus didukung. Kalau tidak, kasihan nelayan kita. Kapal mereka mau bersandar saja butuh waktu berjam-jam karena kondisi PPI yang kurang mendukung,” ujar Makmur Marbun melalui siaran pers Humas dikutip Senin 6 November 2023.
Aspek Kewenangan dalam Pengelolaan PPI
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun juga menjelaskan aspek kewenangan dalam pengelolaan PPI. Ada tiga tingkatan kewenangan yang terlibat, yaitu kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota. Namun, Makmur Marbun menegaskan bahwa kewenangan kabupaten/kota tidak mencakup pengelolaan PPI. Sebaliknya, pengelolaan PPI berada di bawah kewenangan provinsi, dalam hal ini Pemprov Kalimantan Timur.
Makmur Marbun menjelaskan bahwa sebelumnya PPI merupakan kewenangan pusat. Namun, setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan tersebut dialihkan kepada provinsi. Hal ini mengakibatkan banyaknya PPI yang harus dikelola oleh provinsi. Oleh karena itu, Makmur Marbun menekankan pentingnya untuk mengkaji apakah PPI yang ada layak dipertahankan atau tidak.
Keterbatasan Fasilitas PPI
Pj Bupati PPU juga mengungkapkan bahwa beberapa PPI yang ada mungkin tidak memadai dalam memberikan pelayanan kepada nelayan. Sebagai contoh, ada PPI yang tidak dapat digunakan saat air surut, sehingga menjadi tidak efektif dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nelayan.
Makmur Marbun menyoroti pentingnya perbaikan dan pembangunan PPI yang dapat memberikan manfaat yang nyata bagi nelayan. Untuk itu, Makmur Marbun telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Pernikahan (KKP) untuk segera membangun PPI yang lebih baik di wilayah tersebut.
Usulan ke Kementerianuntuk Membangun PPI
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, telah berkomitmen untuk mengambil tindakan konkret guna meningkatkan kondisi PPI di Desa Api-Api dan sekitarnya. Makmur Marbun telah berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak KKP untuk memastikan pembangunan PPI yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Makmur Marbun menjelaskan bahwa beliau telah meminta KKP untuk membangun dua unit PPI di wilayah tersebut. Pembangunan ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2024. Tindakan ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh nelayan di Desa Api-Api dan sekitarnya.
“Saya minta kepada KKP yang sudah turun langsung ke sini bawah PPI ini harus dibangun di sini. Tidak boleh tidak. Saya kemarin minta 4 unit dan mengerucut menjadi dua. Tetapi saya minta yang dua PPI tersebut sudah harus terbangun di 2004 mendatang,” ungkap Makmur Marbun.
Mengingat perhatian yang serius dari Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, terhadap kondisi nelayan di Desa Api-Api dan masalah yang dihadapi oleh PPI, diharapkan bahwa tindakan konkret akan segera diambil untuk meningkatkan fasilitas PPI dan memastikan bahwa nelayan dapat bekerja dengan lebih efisien.
Pj Bupati PPU telah berkomitmen untuk memastikan bahwa PPI yang lebih baik dan lebih efektif akan dibangun di wilayah tersebut. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi nelayan dan mendukung perekonomian lokal. (*)
