KMPKT Minta IKN di Kaltim Jangan Dipimpin “Tokoh Impor”
KLIKSAMARINDA – Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) terus diseriusi oleh pemerintah pusat.
Setelah sebelumnya akan dibentuk Badan Otorita IKN, baru-baru ini ada usulan agar seluruh wilayah Kabupaten PPU masuk dalam wilayah IKN.
Merespon hal tersebut, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT) memberi beberapa catatan kepada pemerintah.
Ketua KPMKT, Sulthan menyatakan, penting bagi pemerintah pusat untuk mengajak dan melibatkan daerah dalam proses pemindahan IKN.
“Pemerintah daerah jangan hanya jadi penyambut tamu (pemerintah pusat) tanpa dilibatkan atau diakomodir saran atau aspirasinya,” ujar Sulthan.
Selain hal tersebut, imbuh Sulthan, sebaiknya IKN dipimpin oleh tokoh-tokoh pemimpin lokal tempat wilayah IKN berada.
“Jangan membawa pemimpin impor. Bagaimanapun, ada masyarakat serta budaya lokal yang lebih dipahami oleh tokoh-tokoh lokal. Jangan sampai terjadi friksi hingga konflik sosial ditengah-tengah masyarakat karena hal ini,” tandas Sulthan.
Jika dilihat dari aspek kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan, pemimpin lokal tidak kalah dengan pemimpin luar. Antara lain, sosok pemimpin muda yang mampu menghadirkan kemajuan di PPU dalam berbagai sektor.
“Lepas dari apapun itu, keterlibatan langsung pemerintah daerah dan memberi kepercayaan pada tokoh-tokoh lokal adalah harga mati, Kaltim jangan hanya jadi penonton,” tegas alumni UIN Jakarta tersebut. (*)
