Kesetaraan dan Keadilan Gender Penting dalam Pembangunan Kaltim
KLIKSAMARINDA – Kesetaraan gender merupakan prinsip mendasar yang memandu pembangunan masyarakat yang inklusif dan adil. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, mengungkapkan kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang optimal.
Menurut Puji Setyowati, kesetaraan gender bukan hanya soal hak, tapi juga tentang membebaskan potensi tanpa pembatasan berdalih jenis kelamin.
Dalam Rapat Paripurna ke-40 Masa Sidang III Tahun 2023 terkait laporan akhir pembahasan Ranperda Pengarusutamaan Gender, Rabu 8 November 2023 Puji Setyowati menegaskan kesetaraan gender adalah kunci bagi perkembangan individu tanpa terkendala gender. Sehingga setiap orang perlu memahami potensi yang sama untuk tumbuh dan berkembang, tidak terikat oleh stereotip gender yang ketinggalan zaman.
Selain itu, Puji Setyowati juga mengungkapkan bahwa konsep keadilan gender mengakui perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Legislator Karang Paci, dapil Kota Samarinda, menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan inklusif harus memahami dan memenuhi kebutuhan berbeda ini. Keadilan gender bukanlah menciptakan persamaan mutlak, melainkan mengakui dan memenuhi perbedaan untuk menciptakan masyarakat yang adil.
“Keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi,” ujar Puji.
Menurutnya, semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, seharusnya memiliki kedudukan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Diskriminasi gender harus dihilangkan agar setiap individu dapat berkontribusi tanpa terkendala oleh norma-norma patriarki yang menghambat potensi penuh mereka.
Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pengarusutamaan gender menjadi komponen integral dalam semua tahap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Wanita kelahiran Kutoarjo tahun 1963 ini menekankan bahwa pengarusutamaan gender melibatkan kebijakan, program, dan tindakan yang mendukung perempuan dan laki-laki secara adil.
Karena itu, menurut Puji, proses pembangunan harus memasukkan peran gender. Setiap kebijakan, program, dan tindakan harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender.
“Kesetaraan gender itu adalah bagaimana seseorang bisa berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya,” ujarnya.
Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan juga perlu memastikan setiap keputusan mempertimbangkan implikasi dan keuntungan bagi semua, tanpa melihat apakah seseorang adalah laki-laki atau perempuan. Sehingga alokasi sumber daya yang merata akan mempertimbangkan peluang yang setara bagi semua pihak.
Sektor lainnya adalah pemantauan dan evaluasi pembangunan yng harus dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan gender. Puji menekankan kesetaraan dan keadilan gender di Provinsi Kalimantan Timur harus perhatian serius terutama dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan mengintegrasikan peran gender dalam setiap tahapan pembangunan, Puji berharap Provinsi Kalimantan Timur melangkah menuju masyarakat yang adil dan setara. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
