Andi Harun Tegaskan Dana Probebaya Samarinda 2026 Tidak Dipotong, Skema Diatur Sesuai Kapasitas Fiskal
KLIKSAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meluruskan polemik pemotongan dana Program Pemberdayaan Berbasis Rukun Tetangga (Probebaya) tahun anggaran 2026 yang disebut-sebut berkurang hingga 40 persen.
Ia menegaskan dana Probebaya 2026 tidak ada pemotongan anggaran sebagaimana dipahami publik. Dana ini mengalami penyesuaian atau strategi adaptasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat keterbatasan ruang fiskal.
“Ya, benar ada skema 60 persen dan 40 persen. Tapi itu bukan pemotongan. Ini menyangkut manajemen adaptasi karena anggaran kita terbatas dan ruang fiskal sempit akibat kebijakan transfer daerah,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, pemerintah kota membagi alokasi Probebaya ke dalam dua termin. Sebesar 60 persen dimasukkan pada APBD murni, sementara 40 persen lainnya dialokasikan pada APBD perubahan.
Skema ini dilakukan agar belanja daerah tetap seimbang dan seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai kemampuan fiskal.
“Seratus persen anggaran itu tidak semuanya dilaksanakan di awal tahun. Kegiatan yang pelaksanaannya sekitar Agustus, September, November, dan Desember, porsi 40 persennya kita taruh di APBD perubahan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa porsi anggaran Probebaya tetap utuh. Pemerintah hanya menunda penempatan sebagian anggaran agar bisa dimanfaatkan sementara untuk kebutuhan belanja lain yang mendesak.
“Porsi anggarannya tetap. Cuma 40 persennya diterminasi untuk memenuhi kapasitas fiskal dari seluruh belanja di APBD,” tegas Andi Harun.
Menanggapi isu yang berkembang bahwa dana Probebaya hanya tersisa Rp60 juta per RT, Andi Harun menyebut anggapan itu tidak sepenuhnya tepat.
“Kalau melihat di APBD murni hanya 60 persen, itu bisa dianggap benar. Tapi kalau disebut dipotong dari 100 menjadi 60, itu tidak benar. Ini skenario adaptasi,” katanya.
Ia memberi ilustrasi bahwa seluruh anggaran tetap digunakan, hanya waktu penganggarannya yang berbeda.
“Ada kegiatan yang dilaksanakan Juli, Agustus, September. Yang mau dilaksanakan pada APBD perubahan, tidak perlu kita taruh sekarang. Uangnya bisa dimanfaatkan dulu untuk kepentingan lain,” jelasnya.
Andi Harun menyebut, strategi penyesuaian anggaran tidak hanya diterapkan pada Probebaya, tetapi juga pada pos belanja lain. Beberapa kegiatan bahkan ada yang disesuaikan hingga 20 persen, termasuk belanja operasional pemerintah.
“Hak pegawai tidak boleh hilang. Pembayarannya bisa diatur dan diadministrasikan saat APBD perubahan,” katanya.
Menurutnya, penyesuaian ini menjadi dampak logis dari berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kemampuan belanja pemerintah kota. Tanpa penyesuaian, sejumlah belanja penting justru berpotensi tidak teranggarkan sama sekali.
“Poinnya, Probebaya tidak boleh berkurang. Yang ditunda adalah pelaksanaannya, bukan anggarannya. Kalau dipaksakan 100 persen di APBD murni, sementara anggaran kita berkurang, belanja penting lainnya bisa terganggu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kesimpulan pemotongan muncul karena kurangnya pemahaman terhadap strategi adaptasi APBD.
“Dananya tetap 100 persen. Hanya saja, sebagian baru dimasukkan pada bulan-bulan akhir melalui APBD perubahan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Harpiah AM
