Tim Renja DPRD Kaltim Bahas Peningkatan Fungsi Pengawasan Kedewanan ke DPRD DKI Jakarta
KLIKSAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, mengatakan rencana kerja kedewanan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan aturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan.
Maka untuk menyusun kegiatan DPRD Provinsi Kaltim dengan benar dan tepat, Tim Rencana Kerja (Renja) yang terbentuk pun melakukan konsultasi ke DPRD DKI Jakarta pada Kamis 2 Februari 2023 lalu.
Dalam kunjungannya, Legislator Karang Paci berkeinginan untuk mengenal rencana kerja DPRD DKI Jakarta lebih dalam lagi. Khususnya terkait peningkatan fungsi pengawasan kedewanan, yaitu seperti penyusunan kegiatan kedewanan dan penggunaan anggaran.
“Jadi yang ingin kita tahu rencana kerja DPRD ke depan itu apa, lalu AD/ART seperti apa dan pembahasan lainnya. Akan tetapi, kalau konsultasi ke DPRD DKI Jakarta ini memang dalam rangka mengetahui cara menyusun rencana kerja,” ujar Ely Hartati Rasyid, Jumat 3 Februari 2023.
Ely Hartati Rasyid menyebutkan alasan tim Renja DPRD Kaltim memilih berkonsultasi dengan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, DPRD DKI Jakarta cukup berpengalaman untuk mengatur masalah rencana kerja kedewanan dengan sangat baik.
Pasalnya, anggota DPRD DKI Jakarta diyakini lebih paham terkait aturan-aturan kedewanan. Sebab, mereka lebih intens berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
“Mereka ini kumpulan orang-orang pintar. Kita melihat mereka juga bisa konsultasi dengan Kemendagri secara langsung, tak perlu pakai pesawat lagi. Jadi tentu saja akan lebih lancar dengan aturan. Walau bagaimana pun juga DKI Jakarta ini jadi rujukan kita. Makanya kita minta masukan, kira-kira aturan ini bisa atau nggak,” tegasnya.
Kendati demikian, tidak semua dari hasil konsultasi bisa diadopsi Tim Renja DPRD Kaltim. Alasannya, DPRD Kaltim juga harus melakukan konsultasi ke daerah lainnya sebagai bahan pertimbangan.
Menurut Ely, semua masukkan yang telah diterima akan disinkronkan terlebih dulu.
Selain itu, menggunakan anggaran untuk kegiatan juga butuh kehati-hatian. Sehingga, untuk memutuskan segala hal itu harus melihat segala aspek agar tidak salah arah.
“Nggak semua bisa kita adopsi. Nanti kita lihat daerah lain juga. Kita harus hati-hati menggunakan anggaran. Sebab, dalam penerapannya, kita harus menimbang konsederanya apa kemudian memutuskan. Kita juga harus lihat peraturan diatasnya apa,” ujar Ely.
Mengingat hal itu, DPRD Kaltim sangat berhati-hati, karena membuat kegiatan kedewanan itu payung hukumnya harus benar-benar pas dan tepat.
“Artinya, kita tidak ingin salah persepsi terhadap peraturan. Karena ternyata interpretasi terhadap pelaksanaan undang-undang itu kan jadi berbeda. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” tegasnya. (Dya/Adv/DPRDKaltim)
