
KLIKSAMARINDA – Polemik dinasti politik meningkatkan suhu politik di Kalimantan Timur (Kaltim) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Polemik ini muncul setelah Ketua Harian Barikade, Sureki Eka Yuda, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan aktivis Andi Muhammad Akbar, yang menyoroti adanya praktik dinasti politik pada calon tertentu di Pilkada Kaltim 2024.
Sureki mengkritik Andi Akbar sebagai “relawan atau timses yang minim ide dan gagasan”. Ia menilai bahwa Akbar, yang mengklaim diri sebagai aktivis, hanya fokus menyerang satu paslon tanpa menawarkan solusi konkret.
“Seorang aktivis sejati seharusnya tidak hanya mengkritik, tetapi juga membawa gagasan-gagasan yang bisa membangun untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat,” tegas Sureki dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Sureki menantang Andi Akbar untuk berdebat terbuka. “Kita bisa siapkan meja debat. Karena saya penasaran, tokoh seperti apa yang ‘layak’ di mata si aktivis ini dan siapa nama figurnya,” ujarnya.
Kritik ini muncul sebagai respon atas pernyataan kontroversial Andi Akbar sebelumnya, yang menuduh salah satu calon politisi terlibat dalam praktik dinasti politik.
Andi Akbar berpendapat bahwa dinasti politik tidak menyehatkan bagi demokrasi dan rawan konflik kepentingan.
“Dinasti politik ini tak menyehatkan untuk demokrasi. Dengan adanya dinasti politik, akan rawan konflik kepentingan dan membuat tidak bisa profesional kala menjabat,” papar Andi Akbar, dikutip dari media lokal Habar Kalimantan, belum lama ini.
Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua Umum Barikade, Oschar Rawindra, yang juga berprofesi sebagai pengacara, menegaskan bahwa tudingan dinasti politik tidak berdasar.
“Tidak ada bahasa dinasti politik, karena pemungutan suara dilakukan satu orang satu suara. Calon yang bersangkutan juga dengan fair telah menempuh persyaratan dari KPU,” jelasnya.
Oschar mengajak semua pihak untuk menjaga suasana Pilkada 2024 tetap kondusif. Ia menekankan pentingnya peran pemuda, terutama yang mengklaim sebagai aktivis, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan opini.
“Pemuda Kaltim, apalagi yang katanya aktivis, harus menjadi corong dan contoh nyata bagi masyarakat untuk Pilkada damai, jujur, dan terbuka. Jangan menjadi provokator dan melempar opini kotor,” tegas Oschar.
Sebagai organisasi pemuda, Barikade menyatakan siap mengawal Pilkada 2024 agar tetap damai dan kondusif. Perdebatan ini menunjukkan tingginya tensi politik di Kaltim menjelang Pilkada 2024.
Para pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga ketenangan dan fokus pada isu-isu substansial yang bermanfaat bagi masyarakat, alih-alih terjebak dalam konflik personal yang kontraproduktif. (*)