Ini Kata Sekjen Saat Surat Demokrat Tak Berbalas dari Istana
KLIKSAMARINDA – Setelah mendapatkan kabar bahwa pihak Preiden Joko Widodo tidak perlu membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodhoyono, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menanggapinya.
Dalam siaran pers terbuka melalui media sosial, Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa partainya tidak bermaksud melawan negara.
“Perlu kami tegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara. Karena kami juga bagian dari negara dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara,” ujar Teuku Riefky Harsya, Jumat 5 Februari 2021.
Hal ini disampaikan Riefky untuk menanggapi sikap Istana, yang mengambil sikap untuk tidak menjawab surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo.
“Berkaitan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara bapak Pratikno yang mengatakan bahwa bapak Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, dengan argumentasi bahwa gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang kami sebut sebagai GPKPD, ini dianggap sebagai permasalahan internal partai,” ujar Teuku Riefky Harsya.
Meski menyampaikan jika Partai Demokrat menghormati keputusan Jokowi yang menganggap masalah Partai Demokrat adalah masalah interna, Teuku Riefky Harsya mengatakan alasan dikirimnya surat tersebut untuk meminta penjelasan terkait sejumlah nama yang disebut terlibat dalam GPKPD, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
“Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat ketua umum AHY tentu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut Ketua Umum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama kepala staf presiden Moeldoko sebagai terlibat dalam GPKPD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPKPD tersebut,” ujar Teuku Riefky Harsya.
“Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GKPD tersebut. Adapun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari saudara Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka,” ujar Teuku Riefky Harsya.
Oleh karena itu, melalui surat yang telah diserahkan pada 1 Februari 2021 lalu kepada Jokowi, Demokrat tetap berkeyakinan Jokowi dan sejumlah menteri benar tidak mengetahui adanya gerakan pengambilalihan Partai Demokrat.
“Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik. Partai Demokrat juga menyampaikan tetap menghormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait dan justru tidak ingin para pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apapun,” ujar Teuku Riefky Harsya.
“Kami berterima kasih kepada Menkopolhukam dan Menkumham yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu menahu terkait GPKPD tersebut. ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini,” ujar Teuku Riefky Harsya.
Dengan tanpa ada penjelasan dari Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun Demokrat tetap menghormati keputusan Jokowi.
“Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya GPK PD, apalagi terlibat,” ujar Teuku Riefky Harsya. (*)
