Clicky

Menteri Suharso Monoarfa Sebut Nusantara Nama Ibu Kota Negara Baru

KLIKSAMARINDA – Pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyatakan telah menentukan nama untuk wilayah Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kaltim.

Pennyampaian nama IKN di Kaltim itu disampaikan Menteri Suharso Manoarfa, dalam Rapat Pansus IKN, Senin (17/1/2022) yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube DPR RI.

Suharso Monoarfa menyatakan bahwa nama Ibu Kota Negara (IKN) baru itu adalah Nusantara.

Menurut Suharso Monoarfa, Nusantara sebagai nama baru bagi wilayah Ibu Kota Negara baru telah disampaikan lebih dulu kepada Presiden.

Akhir pekan lalu nama Nusantara tersebut telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan pengumuman nama itu pada Jumat pekan lalu.

“Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara,” ujar Suharso Monoarfa di hadapan Pansus RUU IKN.

Suharso Monoarfa juga menyampaikan sejumlah alasan pemilihan Nusantara untuk wilayah IKN baru di Kaltim.

Alasan utama adalah nama Nusantara telah akrab sejak dulu di masyarakat dan dikenal masyarakat Indonesia.

Selain itu, nama Nusantara juga telah dikenal luas di dunia secara global.

“Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah, dan menggambarkan kenusantaraan kita semua,Republik Indonesia dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” ujar Suharso Manoarfa.

Penetapan itu sekaligus melengkapi draft RUU IKN pasal pasal 1 nomor 2 Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Negara Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.

Meski begitu, Suharso Manoarfa tidak merinci status IKN di Kaltim. Namun IKN Nusantara ini akan berstatus wilayah setingkat provinsi.

Pemimpin IKN nantinya akan dipimpin seorang kepala otorita IKN baru di Kaltim setingkat menteri.

Penentuan dan pemberhentian pemimpin di IKN itu akan dilakukan langsung oleh Presiden. Masa jabatan pemimpin IKN juga telah ditetapkan selama lima tahun. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

DMCA.com Protection Status
error: Maaf Konten Diproteksi oleh Sistem !! Sila hubungi redaksi melalui email kliksamarinda.@gmail.com