KI Kaltim Sosialisasi UU 14 Tahun 2008 Kejaksaan Se-Kaltimtara

Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kaltim bersama kejaksaan di Kaltimtara, Senin, 12 September 2022 secara virtual meeting. (Foto: Dok)

KLIKSAMARINDA – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim melakukan sosialisasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sosialisasi disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di Kaltim dan Kaltara.

Sosialisasi e-Monev Keterbukaan Informasi Publik bagi Kejati dan Kejari Se-Kaltimtara, Senin 12 September 2022) melalui daring.

Sosialisasi juga berkaitan dengan rencana pelaksanakan e-monev atau monitoring dan evaluasi (Monev) secara elektronik oleh KI Kaltim.

E-monev ini berkaitan dengan Kepatuhan Badan Publik di lingkup Kaltim akan pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tersebut.

Sosialisasi dihadiri Wakil Kejati Kaltim, Amiek Mulandari, sekaligus membuka acara, Kejari se-Kaltim dan Kaltara.

Hadir sebagai narasumber sosialisasi, komisioner bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Kaltim., Muhammad Khaidir.

Dalam penyampaiannya, Wakil Kejati Kaltim Amiek Mulandari berharap melalui sosialisasi, selain Kejati dan Kejari se-Kaltim dan Kaltara melaksanakan UU 14 tahun 2008, juga nantinya bisa mendapatkan hasil maksimal dalam e-monev.

“Kita berharapnya maksimal lah nilainya. Tapi intinya UU keterbukaan bisa menjadi ilmu baru buat kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Amiek Mulandari.

Ketua Komisi Informasi Kaltim, Ramaon D Saragih, mengapresiasi kemauan dan niat baik kejaksaan.
“Kami mengapresiasi bapak kejati. Ini bisa menjadi contoh bagi badan publik lainnya,” ujar Ramaon D Saragih.

Dalam paparannya, Muhammad Khaidir menyampaikan, Kejati dan atau Kejari-Kejari adalah jelas Badan Publik yang harus tunduk kepada UU 14 tahun 2008.

Hal tersebut artinya apapun diperintahkan UU 14, maka harus pula dilaksanakan oleh Kejati dan Kejari-Kejari.

“Badan Publik berlaku sama di dalam UU 14 itu, artinya Kejati dan Kejari-Kejari adalah juga punya kewajiban untuk melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik itu. Karenanya dalam e-monev nanti, Kejati dan Kejari-Kejari termasuk yang dinilai,” ujar Khaidir.

Sementara itu Erni Wahyuni, komisioner KI Kaltim mengabarkan, secara serentak akan dilakukan sosialisasi e-monev keterbukaan informasi public pada tanggal 20 September mendatang.

“Insya allah 20 september mendatang. Ada ratusan badan public yang sudah menyatakan ketersediaannya ikut sosialisasi, baik offline maupun daring,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

DMCA.com Protection Status