Kisah Pilu Karyawan RSHD: Curi Waktu Kerja untuk Salat (1)

SUARA itu terdengar bergetar. Sembari menahan tangis, perempuan berhijab itu berbicara di ujung microphone. Dengan kondisi sakit karena demam, ia memberikan kesaksian mendalam. Mereka yang mendengar, tampak tertegun. Tak terkecuali Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim dr Andi Satya Adi Saputra, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawandi.

Ia adalah Muflihana S. Satu dari sekian karyawan yang akhirnya memutuskan berhenti di RSHD sejak 21 Maret 2025 lalu. Musababnya, upah Hana –sapaannya– tak dibayarkan manajemen RSHD nyaris selama 4 bulan –Januari hingga April 2025. Sialnya, selama bertugas sebagai resepsionis sekira 3 tahun, ia justru dibayar di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda –Rp.3.724.437,20– yakni Rp 3.500.000.

Muflihana S menceritakan, tugasnya sebagai resepsionis cukup melelahkan. Sebab, ia bekerja nyaris nonstop pada setiap shift. “Kalau yang bekerja di lapangan masih enak, habis kerja bisa duduk. Kami di atas (diduga di Gedung Nilam RSHD, Red.) nonstop melayani pasien,” ucapnya, di Ruang Rapat Gedung E, DPRD Kaltim.

Informasi yang tak kalah mengejutkan, terungkap saat Muflihana S membeberkan soal jam istirahat karyawan yang ternyata tidak ada. “Bapak harus tahu, di Darjad itu tidak ada jam istirahat sama sekali,” ungkapnya kepada Komisi IV DPRD Kaltim.

Saking nonstopnya bekerja, untuk melaksanakan salat saja, ia mengaku harus mencuri waktu. “Kami salat colong-colongan. Kami makan hanya secuil roti yang tinggal dimasukkan ke dalam mulut. Itu pun, maaf, supaya tidak bau saat ngomong sama orang, dengan pasien,” urainya.

Ia kemudian juga memaparkan masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan karyawan RSHD yang diduga telah dipotong setiap bulan oleh manajemen melalui gaji. Namun setelah dikroscek, nama mereka justru tidak terdaftar di sana. “Tolong, pak, kami ini tidak main-main. Kami mohon dibantu sekali. Kami sudah tidak butuh musyawarah. Kami butuh segala hak kami diselesaikan. Kami sebenarnya tidak peduli dengan masalah manajemen,” tegasnya.

Bagi Muflihana S, ia dan karyawan lain di RSHD telah bekerja dengan baik. Bahkan dengan pelbagai aturan yang dianggap tidak masuk akal. “Kami keluar (resign, Red.) pun tidak diperdulikan. Kemarin tiba-tiba setelah ada di media beredar mengenai ijazah yang ditahan, saya di chat oleh bagian keuangan, diinformasikan, untuk ambil ijazah. Padahal sebelumnya teman-teman saya yang sudah resign, hanya sekadar minta surat pengalaman kerja saja itu kayak ngemis, tidak dihiraukan. Bisa berbulan-bulan baru dikasihkan,” bebernya.

Untuk itulah, Muflihana S sempat mempertanyakan ketegasan Disnakertrans Kaltim kepada Rozani Erawandi terhadap RSHD. Sebab, pelbagai kasus yang terjadi di RSHD merupakan masalah yang terus berulang sejak 2022. “Masalah ini sudah berlarut, pak. Sudah berapa kali masalah ini diangkat. Kalau memang pihak manajemen ini tidak sanggup, kok enggak ditutup aja dulu? Diselesaikan aja dulu tunggakan-tunggakan yang ada. Enggak usah dipaksa beroperasional dulu,” ujarnya.

“Itu loh, pak. PLN nunggak. PDAM nunggak. PMI, pak, darah yang setiap hari diambil, 280 juta loh tunggakannya,” timpal Muflihana S.

Dibalik itu, Muflihana S bukan tanpa upaya berkomunikasi dengan manajemen RSHD. Pelbagi upaya dilakukannya sebelum sampai ke DPRD Kaltim. Yakni kepada Chief Executive Officer (CEO) RSHD sekaligus Direktur Utama (Dirut) PT Medical Etam (ME) drh. Iliansyah dan General Manager (GM) RSHD Sulikah. Melalui pesan singkat via aplikasi WhatsApp (WA), ua sempat menanyakan kejelasan upahnya. Sayang, pertanyaannya itu justru diacuhkan. Fakta lain yang diungkapnya adalah, sejak kasus ini mencuat ke publik, drh. Iliansyah dan Sulikah justru menghilang dan nyaris tak pernah lagi terlihat di RSHD. “Nomor saya diblokir oleh manajemen, pak,” akunya. (fai)