DPRD Samarinda Beri Catatan Soal Skema Bagi Hasil dan Proyek Kolam Retensi
Kliksamarinda.com – Skema kerja sama pengelolaan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai DPRD Samarinda belum memberikan keuntungan optimal bagi daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda, Ahmad Sukamto memberikan tanggapannya dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.
Menurut Sukamto, kerja sama yang saat ini berjalan, khususnya pada sektor niaga yang dikelola bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak ketiga, hanya memberikan kontribusi sekitar 10 persen kepada pemerintah.
Ia menilai angka tersebut terlalu kecil, mengingat lahan yang digunakan merupakan aset milik pemerintah kota.
“Kalau kita lihat, kontribusinya hanya sekitar 10 persen. Sementara lahannya itu milik pemerintah. Ini tentu perlu dievaluasi karena belum menguntungkan,” ujarnya pada Senin 27 April 2025.
Sukamto menambahkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil pada tahun 2025 dari skema tersebut hanya mencapai sekitar Rp500 juta.
Angka tersebut dinilai jauh dari harapan. Pun besarannya tidak sebanding dengan potensi aset yang dimiliki.
Sebagai tindak lanjut, Pansus LKPJ merekomendasikan adanya perubahan dalam kontrak kerja sama.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengubah skema bagi hasil menjadi lebih proporsional. Antara lain, pembagian 50:50 atau formulasi lain yang lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah.
“Ke depan, kontraknya harus diubah. Jangan hanya berbasis persentase kecil, tapi harus ada skema yang benar-benar menguntungkan. Apalagi pembangunan fasilitas seperti area parkir itu menggunakan APBD,” tegasnya.
Selain itu, Sukamto juga mengungkapkan proyek kolam retensi yang mengalami penambahan anggaran.
Awalnya proyek tersebut bernilai Rp19 miliar, kemudian bertambah sekitar Rp9 miliar. Namun, hingga kini proyek tersebut dilaporkan belum terhubung secara optimal.
“Kolam retensi ini juga jadi catatan. Sudah ada tambahan anggaran, tapi belum terkoneksi dengan baik. Bahkan masih ada rencana tambahan lagi untuk segmen tertentu seperti pompa,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran harus disertai dengan hasil yang maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Intinya, dengan anggaran sebesar itu, hasilnya harus maksimal. Ini yang akan terus kami evaluasi,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
