Samarinda Kekurangan 500 Guru, Ismail Latisi Minta Pengangkatan Tenaga Pendidik Jadi Prioritas
Kliksamarinda.com – Kekurangan sekitar 500 guru atau tenaga pendidik menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Di tengah polemik pengangkatan guru paruh waktu yang memicu perdebatan di media sosial, kebutuhan ruang kelas justru menjadi alasan kuat mengapa sektor pendidikan perlu mendapat perhatian lebih dahulu.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai perdebatan mengenai prioritas pengangkatan tenaga pendidik tidak seharusnya berkembang menjadi pertentangan antara guru dan tenaga kesehatan (nakes). Menurutnya, setiap profesi memiliki peran strategis, tetapi penanganan kebutuhan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
Ia menegaskan, persoalan utama yang dihadapi Samarinda saat ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan guru di sejumlah sekolah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan yang disampaikannya, kota ini masih membutuhkan sekitar 500 tenaga pengajar untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
“Yang harus kita lihat sekarang adalah kebutuhan di lapangan. Samarinda masih kekurangan guru, sehingga pemenuhannya perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Ismail.
Persoalan tersebut dinilai semakin mendesak karena kebutuhan tenaga pengajar terus berubah seiring adanya guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Jika penggantian tidak segera dilakukan, sekolah berpotensi mengalami kekosongan tenaga pendidik yang berdampak langsung terhadap siswa.
Ismail menggambarkan, kekurangan guru kelas tidak bisa dipandang sebatas persoalan administrasi kepegawaian.
Ketika seorang guru pensiun tanpa pengganti, kegiatan pembelajaran dapat terganggu secara berkelanjutan, terutama apabila sekolah tidak memiliki tenaga lain yang bisa mengambil alih tanggung jawab mengajar.
“Kalau guru kelas sudah pensiun dan belum ada penggantinya, yang terdampak bukan hanya sekolah, tetapi juga anak-anak yang setiap hari membutuhkan pendampingan dalam belajar,” tuturnya.
Atas dasar itu, ia meminta masyarakat memahami kebijakan pengangkatan guru dari perspektif kebutuhan pelayanan publik. Ia menilai langkah pemerintah yang mendahulukan pemenuhan tenaga pendidik bukan berarti mengurangi perhatian terhadap nakes maupun profesi lainnya.
Baginya, pemerintah perlu menetapkan urutan penyelesaian masalah berdasarkan tingkat urgensi, sembari tetap menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor lain.
“Bukan berarti profesi lain tidak diperhatikan. Semua punya kontribusi. Hanya saja, pemerintah harus menentukan persoalan mana yang paling mendesak untuk ditangani terlebih dahulu,” tegasnya.
Lebih jauh, Ismail menyoroti pentingnya kepastian status dan kesejahteraan guru. Ia berpandangan, profesi pendidik idealnya mendapatkan status Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memiliki jaminan kerja dan kesejahteraan yang lebih memadai, terutama bagi guru yang bertugas di sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar.
Menurutnya, kepastian status bukan semata-mata menyangkut kepentingan individu guru, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan. Tenaga pendidik yang memperoleh jaminan kesejahteraan diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih optimal dan berkelanjutan.
“Guru membutuhkan kepastian agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika kesejahteraannya terjamin, proses pembelajaran juga diharapkan semakin berkualitas,” katanya.
Meski demikian, ia menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di seluruh sektor tidak dapat dilakukan sekaligus.
“Keterbatasan kemampuan pemerintah membuat kebijakan perlu disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas anggaran daerah,” ujarnya.
Ia berharap penyelesaian kekurangan guru di Samarinda dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat pelayanan publik.
Setelah kebutuhan tenaga pendidik tertangani, pemerintah diharapkan melanjutkan perhatian terhadap nakes dan profesi lain yang juga membutuhkan kepastian status serta kesejahteraan.
“Prioritas hari ini kita tuntaskan sesuai kebutuhan yang ada. Setelah itu, sektor lain juga harus mendapat perhatian secara bertahap,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
