PJJ di Samarinda Tak Bisa Disamaratakan, Puji Tanggapi Siswa Tanpa Akses Internet
Kliksamarinda.com – Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah kondisi kualitas udara yang buruk di Kota Samarinda menghadirkan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan.
Di satu sisi kebijakan PJJ di Samarinda menjadi langkah perlindungan kesehatan siswa. Namun, di sisi lain, keterbatasan perangkat dan akses internet berpotensi membuat sebagian anak kehilangan kesempatan belajar secara optimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai pelaksanaan PJJ tidak bisa hanya diukur dari penerapan kebijakannya, tetapi juga harus melihat bagaimana siswa benar-benar menerima pembelajaran selama berada di rumah.
“Kalau dibicarakan efektif atau tidak, secara umum efektif. Tapi kalau kita lihat kasus per kasus, ada anak-anak yang tidak memiliki akses untuk itu,” ujarnya.
Persoalan tersebut ditemukannya saat melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah di kawasan Sambutan. Ia melihat pelaksanaan PJJ belum sepenuhnya berjalan merata, terutama bagi siswa yang tidak memiliki telepon seluler, laptop, maupun jaringan internet yang memadai.
Menurutnya, pembelajaran daring berpotensi tidak maksimal jika siswa hanya menerima tugas tanpa mendapatkan penjelasan materi secara langsung dari guru.
“Tidak semua memiliki akses HP atau internet, atau mungkin gurunya tidak punya laptop. Nah, itu kan jadi masalah,” katanya.
Ia mengungkapkan, pelaksanaan PJJ di sejumlah sekolah yang dikunjunginya menunjukkan kondisi berbeda-beda.
Ada sekolah yang telah memanfaatkan laptop untuk menyampaikan materi dan memberikan tugas kepada siswa. Namun, metode tersebut belum tentu bisa diikuti seluruh peserta didik.
Ia mencontohkan, saat mengunjungi salah satu sekolah dasar, dirinya melihat sejumlah guru melaksanakan pembelajaran menggunakan laptop.
Siswa yang memiliki perangkat dan akses internet dapat mengikuti proses belajar tersebut, sedangkan siswa dengan keterbatasan fasilitas menghadapi kendala tersendiri.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar kebijakan yang diterapkan dalam situasi darurat tidak menimbulkan kesenjangan baru dalam pemenuhan hak pendidikan anak,”ungkapnya.
Ia menilai kekurangan pembelajaran selama PJJ masih bisa dilengkapi ketika siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. Guru dapat memberikan penguatan materi agar siswa yang mengalami hambatan selama belajar dari rumah tidak semakin tertinggal.
Di tengah persoalan tersebut, ia memahami bahwa PJJ diterapkan dalam situasi yang tidak biasa, terutama ketika kondisi udara memburuk dan berpotensi mengganggu kesehatan anak.
“Ini keadaan luar biasa. Dengan kondisi udara yang buruk, apakah kita membiarkan anak-anak kita terpapar sampai kesehatannya terganggu?” tuturnya.
Menurutnya, keputusan menerapkan PJJ perlu dipahami sebagai langkah menghadapi keadaan tertentu, bukan semata-mata sebagai metode pembelajaran yang harus dinilai berhasil atau gagal secara keseluruhan.
Dalam kunjungannya, ia mendapati kondisi berbeda di SMP Negeri 23 Samarinda. Saat itu, para siswa terlihat tetap hadir di sekolah, sementara sejumlah sekolah dasar yang dipantaunya telah menerapkan PJJ.
Ia berharap penerapan PJJ di Samarinda tidak berlangsung terlalu lama. Selain memastikan kesehatan siswa tetap terlindungi, ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar agar siswa tidak kehilangan pemahaman terhadap materi pelajaran.
“Harapannya PJJ-nya sebentar saja,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
