DPRD Samarinda dan DPRD Tarakan Bahas Strategi Pembangunan di Tengah Efisiensi Anggaran 2026
Kliksamarinda.com – Komisi III DPRD Samarinda menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Tarakan, Senin 26 Oktober 2026. Kunjungan ini dalam rangka monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan fasilitas publik.
Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pandangan mengenai strategi pembangunan daerah, pengelolaan anggaran, hingga upaya menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan yang relatif terbatas.
Menurut Deni, berdasarkan pembahasan dalam kunjungan tersebut, APBD Kota Tarakan untuk tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp900 miliar lebih atau belum mencapai Rp1 triliun.
Kondisi itu tidak terlepas dari karakteristik Tarakan sebagai kota jasa yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk menunjang pembangunan daerah.
“Di tengah efisiensi ini, mereka juga menyampaikan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan. Kami juga menjelaskan bahwa di Samarinda, layanan dasar tetap menjadi prioritas,” ungkap Deni.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Samarinda tetap menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi. Selain itu, penanganan banjir juga tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan program pembangunan, terutama agar kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi tanpa mengabaikan persoalan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas posisi strategis Kota Tarakan sebagai salah satu pintu masuk utama menuju Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Ia menilai, meskipun ibu kota Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Bulungan, Tarakan memiliki peran penting sebagai gerbang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
“Tarakan ini menjadi pintu masuk ke Kalimantan Utara. Paling tidak, mereka menjadi tujuan awal ketika kita ingin masuk ke Kaltara,” jelasnya.
Ia juga menyinggung perjalanan perkembangan Kota Tarakan, yang sebelumnya berstatus kota administratif sebelum berkembang menjadi kota madya dan menjadi kota seperti saat ini.
Menurutnya, pengalaman perkembangan wilayah serta karakteristik masing-masing daerah menjadi bahan diskusi yang menarik untuk saling dipelajari, khususnya dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan pemerintahan daerah.
Tidak hanya berfokus pada pengendalian pembangunan fasilitas publik, pertemuan antara Komisi III DPRD Kota Samarinda dan Komisi III DPRD Kota Tarakan juga membahas sejumlah isu lain, termasuk dinamika pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), serta berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
