Pemkot Samarinda Terapkan Efisiensi Hadapi Penurunan Fiskal Rp1,3 Triliun
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda optimis seluruh program pembangunan tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan kepada masyarakat di tengah penurunan kapasitas fiskal hingga Rp1,3 triliun.
Pemkot bahkan merencanakan langkah efisiensi menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 56 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan meskipun kondisi fiskal tengah menantang, tiga sektor utama tetap menjadi prioritas: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa di tengah situasi fiskal yang menantang, program-program yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Andi Harun saat Rapat Konsultasi Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan RAPBD 2026 bersama DPRD Samarinda, Kamis 23 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi bukan berarti memangkas layanan publik, melainkan menata ulang skala prioritas agar anggaran digunakan lebih tepat sasaran.
“Kita lakukan efisiensi di hal-hal yang bisa ditunda, seperti perjalanan dinas, makan minum, dan belanja administrasi. Tapi untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar itu tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan tidak semata soal angka dalam APBD, melainkan tentang makna dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin setiap anggaran yang keluar punya makna, menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung,” tambahnya.
Andi Harun juga memastikan keberlanjutan Program Bebaya (Probebaya) tetap aman dan berlanjut pada 2026. Program berbasis partisipasi masyarakat itu terbukti mampu menjaga perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.
“Probebaya ini sudah jadi komitmen kita bersama. Kami pastikan aman, karena dana ini beredar langsung di masyarakat dan mampu menjaga perputaran ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, belanja modal dan pembangunan fisik yang belum mendesak akan diatur ulang agar tidak membebani fiskal daerah. Namun, semangat pembangunan inklusif tetap dijaga. Ia juga menegaskan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas utama.
“Kami bersama DPRD memiliki pandangan yang sama: hak pegawai tidak boleh dikorbankan. Mereka ujung tombak pelayanan publik, dan harus kita jaga,” ujar Wali Kota.
Di tengah keterbatasan fiskal, Andi Harun optimistis Samarinda tetap tumbuh dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita tidak boleh kehilangan arah hanya karena angka di atas kertas. Selama semangat melayani tetap menyala, insyaallah Samarinda bisa melewati masa ini dengan baik,” pungkasnya. (*)
