WFH Berlaku, Pelayanan DPRD Samarinda Dipastikan Tetap Optimal
Kliksamarinda.com – Helmi Abdullah Ketua DPRD Samarinda memastikan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat maupun Komisi DPRD Kota Samarinda tetap berjalan normal tanpa gangguan selama dua pekan pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH).
Menurut Helmi, penerapan WFH merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah. Meski sebagian aktivitas dilakukan dari rumah, ia menegaskan bahwa fungsi pelayanan, legislasi, dan pengawasan DPRD tidak boleh terhambat.
“Tujuannya sangat baik. Salah satunya untuk menekan penggunaan energi. Kami mengikuti aturan pusat yang berlaku,” ujarnya belum lama ini.
Selain efisiensi energi, kebijakan ini juga dinilai mampu menekan biaya operasional kantor serta konsumsi bahan bakar kendaraan pegawai. Helmi menilai skema tersebut cukup efektif dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah.
Ia menambahkan, pengurangan aktivitas fisik di kantor, terutama setiap hari Jumat, berdampak langsung pada penghematan anggaran tanpa menurunkan performa lembaga. Namun demikian, ia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap disiplin dalam bekerja.
“WFH bukan hari libur. ASN dilarang keluar rumah hingga jam kerja berakhir dan harus tetap fokus serta bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing,” tegas politisi dari Partai Gerindra.
Lebih jauh, Helmi mendorong parlemen daerah agar tidak sekadar menjadi institusi pengawas, tetapi juga motor penggerak arah kebijakan yang responsif dan berorientasi hasil. Menurutnya, tantangan pembangunan Samarinda saat ini menuntut pola kerja yang lebih adaptif dan inovatif.
“Legislator harus sigap membaca dinamika sosial dan mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang konkret dan terukur,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya DPRD keluar dari zona nyaman birokratis dan aktif membangun konektivitas antara kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Dalam pandangannya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan eksekutif, tetapi juga oleh ketajaman fungsi legislasi dan pengawasan.
Helmi juga menjelaskan pentingnya kolaborasi yang sehat antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat sipil. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola secara produktif.
“Perbedaan jangan menjadi hambatan, tetapi harus menjadi ruang dialektika untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa visi menjadikan Samarinda sebagai pusat peradaban tidak boleh dimaknai sebatas pembangunan fisik semata.
“Pusat peradaban bukan hanya soal kota yang modern tetapi juga kualitas hidup warganya. Itu yang harus kita kejar bersama,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan sistem WFH di DPRD Samarinda tidak diterapkan secara total. Agenda penting yang memerlukan kehadiran fisik tetap dilaksanakan di kantor, termasuk penerimaan tamu dinas dan kunjungan kerja.
“Aktivitas kantor tetap berjalan. Jika ada agenda kunjungan kerja, kami akan tetap menerima dan melayani seperti biasa,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
