SKK Migas Sosialisasi PTK 007 dan Digitalisasi SCM untuk Pengusaha Lokal Kaltim
KLIKSAMARINDA – SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan BUMD PT Migas Mandiri Pratama (MMP) menggelar Sosialisasi PTK 007 Revisi 05, Digitalisasi Supply Chain Management (SCM), dan Contractor Safety Management System (CSMS).
Acara yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, 24–25 September 2025, diikuti oleh sekitar 120 perusahaan penyedia barang dan jasa lokal di Kaltim. Kegiatan ini bertujuan memperkuat keterlibatan pengusaha daerah dalam rantai pasok hulu migas serta memperkenalkan kebijakan pengadaan terbaru melalui Centralized Integrated Vendor Database (CIVD).
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menegaskan bahwa PTK 007 Revisi 05 tidak hanya mendukung kelancaran operasi hulu migas, tetapi juga memberi dampak berganda bagi perekonomian.
“Semakin sehat tata kelola pengadaan, semakin besar pula manfaatnya bagi masyarakat. Mulai dari peluang usaha yang lebih terbuka, peningkatan kapasitas lokal, hingga penciptaan lapangan kerja,” jelas Eka.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang hadir membuka acara, menekankan pentingnya keterlibatan nyata kontraktor lokal.
“Kita ingin pengusaha daerah mendapat ruang, tenaga kerja lokal diberdayakan, dan alih teknologi berjalan sehingga daya saing daerah semakin meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan & Sulawesi, Azhari Idris, menjelaskan bahwa registrasi vendor melalui CIVD akan memudahkan transparansi dan efisiensi.
Vendor yang lolos verifikasi akan mendapatkan SPDA (Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi) sebagai tanda resmi telah terdaftar.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga menyediakan sesi konsultasi dan layanan pendaftaran vendor secara langsung dengan pendampingan PIC SCM dari KKKS wilayah Kaltim.
“Mari jadikan kegiatan ini momentum memperkuat kolaborasi, memperluas kesempatan bagi pengusaha lokal, dan mempertegas komitmen kita terhadap tata kelola migas yang lebih baik,” tutup Azhari. (*)
