Renovasi Sekolah di Samarinda Tak Bisa Asal Prioritas, DPRD Minta Kerusakan Dipetakan Menyeluruh
Kliksamarinda.com – Banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan membuat DPRD Samarinda mendorong pemetaan kondisi bangunan pendidikan secara menyeluruh sebelum program renovasi 2027 ditetapkan. Langkah ini dinilai penting agar sekolah dengan kerusakan paling mendesak mendapat penanganan sesuai tingkat kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan daftar kebutuhan renovasi yang masuk saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh sekolah di Kota Tepian. Usulan datang melalui berbagai jalur, mulai dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga hasil peninjauan langsung ke lapangan.
Menurutnya, banyaknya jalur pengajuan tersebut membuat kebutuhan perbaikan terus berkembang. Karena itu, pemerintah perlu menyatukan seluruh data agar tidak ada kebutuhan penting yang terlewat dalam penyusunan program pembangunan pendidikan.
“Jangan sampai perencanaan hanya mengacu pada usulan yang sudah masuk, sementara masih ada sekolah lain yang membutuhkan penanganan. Semua harus didata dan dipetakan terlebih dahulu supaya prioritasnya benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” ujar Sri Puji, Kamis 8 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, usulan yang dihimpun melalui Pokir anggota dewan belum mencakup seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. Selain itu, temuan ketika anggota dewan mengunjungi sekolah juga menjadi bagian dari tambahan kebutuhan yang perlu diperhitungkan.
Kondisi tersebut membuat jumlah sekolah yang membutuhkan renovasi belum dapat dipastikan secara menyeluruh. Tingkat kerusakannya pun beragam, mulai dari perbaikan ringan hingga rehabilitasi berat yang membutuhkan pembiayaan lebih besar.
Sri Puji menyebut kebutuhan renovasi masih tersebar di sejumlah wilayah Samarinda, termasuk Samarinda Utara dan Palaran. Menurutnya, kondisi setiap sekolah perlu diperiksa secara terperinci agar penanganan tidak hanya didasarkan pada banyaknya usulan, tetapi juga mempertimbangkan urgensi kerusakan dan dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar.
Ia menilai, pemetaan yang akurat dapat membantu pemerintah menentukan sekolah mana yang harus segera diperbaiki dan mana yang masih memungkinkan masuk dalam tahap pembangunan berikutnya.
Dari sisi pembiayaan, Sri Puji mengatakan renovasi sekolah tidak harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah dapat mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk bantuan keuangan (Bankeu) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
Pada 2026, dukungan DAK sektor pendidikan diketahui mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta bantuan bagi taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Meski demikian, peluang pendanaan tersebut tetap perlu diselaraskan dengan rincian kebutuhan masing-masing sekolah dan ketentuan program yang berlaku.
“Setelah kebutuhan setiap sekolah tergambar jelas, barulah bisa dihitung skema pembiayaan yang paling memungkinkan. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan sekaligus, sehingga harus ada tahapan yang disusun berdasarkan tingkat kerusakan dan ketersediaan anggaran,” jelasnya.
Ia menegaskan, perbaikan sarana pendidikan perlu tetap menjadi perhatian dalam agenda pembangunan Samarinda pada 2027. Sebab, kondisi ruang belajar yang layak merupakan salah satu unsur penting untuk mendukung kenyamanan siswa dan kelancaran proses pembelajaran.
Ia berharap penyusunan program renovasi dilakukan berdasarkan data yang terintegrasi, sehingga pengalokasian anggaran lebih terarah dan penanganan tidak hanya bertumpu pada usulan yang lebih dahulu diajukan.
Dengan pendataan menyeluruh serta pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan, DPRD berharap perbaikan sekolah dapat dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
