Parkir Berlangganan Jangan Cuma Tarik Iuran, DPRD Samarinda Minta Jaminan Layanan dan Keamanan
Kliksamarinda.com – Program parkir berlangganan di Samarinda perlu dibarengi kepastian pelayanan agar tidak sekadar menjadi skema pembayaran baru bagi masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta memastikan setiap lokasi yang masuk dalam program tersebut benar-benar memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna.
Abdul Rohim, anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, menekankan bahwa keberhasilan program parkir berlangganan tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang mengikuti atau besarnya penerimaan yang diperoleh. Kualitas pelayanan di lapangan harus menjadi tolok ukur utama agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata.
Menurutnya, masyarakat yang telah membayar biaya berlangganan berhak mendapatkan layanan sesuai dengan ketentuan yang ditawarkan pemerintah. Karena itu, kesiapan fasilitas dan pengelolaan di setiap titik parkir perlu dipastikan sebelum program dijalankan secara optimal.
“Jangan sampai masyarakat sudah membayar, tetapi ketika membutuhkan tempat parkir justru tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Hak pengguna harus jelas, begitu juga tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitasnya,” ujar Rohim belum lama ini.
Ia menilai, kepastian layanan menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan parkir berlangganan.
Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, program tersebut berpotensi menimbulkan keluhan, terutama apabila pengguna merasa kewajiban pembayaran tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima.
Rohim juga mengingatkan bahwa aspek keamanan tidak boleh luput dari perhatian. Setiap kawasan parkir yang ditetapkan dalam program berlangganan perlu memiliki sistem pengelolaan yang jelas, termasuk pengawasan terhadap kendaraan dan penataan lokasi parkir.
Selain keamanan, kenyamanan pengguna juga harus menjadi bagian dari standar pelayanan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai lokasi yang tercakup dalam program, mekanisme penggunaan, serta bentuk layanan yang menjadi hak mereka.
“Ukuran keberhasilan program ini bukan hanya berapa banyak orang yang membayar, tetapi apakah mereka benar-benar merasa terbantu. Kalau pelayanan tertata, aman, dan nyaman, masyarakat tentu memiliki alasan untuk mendukung program tersebut,” katanya.
Ia mendorong Pemkot Samarinda melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan awal. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi titik parkir yang belum memenuhi standar pelayanan agar segera dilakukan pembenahan.
Menurut Rohim, kebijakan parkir berlangganan semestinya memberikan manfaat yang seimbang bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat memperbaiki tata kelola parkir, sementara pengguna memperoleh kepastian layanan yang lebih tertib dan mudah diakses. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
