DPRD Samarinda Siapkan Raperda Sempadan Sungai demi Kepastian Hukum bagi Warga
Kliksamarinda.com – DPRD Kota Samarinda tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sempadan Sungai sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi acuan yang jelas terkait batas bangunan sehingga mengurangi kekhawatiran warga terhadap potensi pembongkaran maupun pembebasan lahan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan hingga kini belum ada ketentuan pasti mengenai jarak sempadan sungai yang akan diterapkan.
Karena itu, Raperda disusun agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai batas bangunan yang diperbolehkan.
“Selama ini masyarakat selalu bertanya apakah rumahnya akan terkena pembongkaran atau tidak. Nanti melalui Perda ini ada kepastian hukum, sehingga warga bisa mengetahui sendiri apakah bangunannya masuk sempadan sungai atau tidak,” ujar Arie, Kamis 23 Juli 2026.
Menurutnya, penentuan jarak sempadan masih dalam tahap kajian. DPRD mempertimbangkan berbagai masukan agar aturan yang diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Penyusunan Raperda telah berlangsung sekitar satu tahun dan masih akan melalui beberapa tahapan pembahasan sebelum ditetapkan menjadi Perda. DPRD menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu sekitar dua tahun,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberadaan perda nantinya akan menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Sinergi pusat dan daerah ini penting mengingat regulasi akan mengatur aspek penataan dan pengawasan di tingkat daerah tanpa mengambil alih kewenangan pengelolaan sungai.
“Kami sudah beberapa kali berkonsultasi dengan BWS, BPKH, hingga PUPR Provinsi. Mereka sangat mendukung program ini. Perda ini tidak akan berbenturan dengan kewenangan pemerintah pusat, justru saling mendukung dalam penataan kawasan sempadan sungai,” ujar Arie. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
