Cegah BTS Jadi Biang Macet, DPRD Samarinda Minta Armada Bus Tak Dipaksakan Seragam
Kliksamarinda.com – Rencana penerapan layanan transportasi massal Buy The Service (BTS) di Samarinda tak cukup hanya mengandalkan pengadaan bus. Penyesuaian ukuran armada dengan karakteristik jalan hingga kesiapan fasilitas pendukung dinilai menjadi kunci agar transportasi publik mampu menjadi solusi kemacetan, bukan justru menambah persoalan lalu lintas.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kemacetan akibat pengoperasian bus dapat diantisipasi melalui perencanaan yang matang. Salah satunya dengan tidak memaksakan penggunaan bus berukuran besar pada seluruh koridor.
Menurutnya, kondisi jalan di Kota Tepian masih memungkinkan untuk mendukung operasional transportasi massal. Namun, pemerintah perlu cermat menentukan jenis kendaraan yang digunakan agar sesuai dengan kapasitas jalan di setiap rute.
“Tidak semua ruas jalan bisa diperlakukan sama. Armada yang digunakan harus menyesuaikan kondisi jalan, sehingga layanan transportasi massal bisa berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas,” ujar Deni, Minggu 4 Oktober 2026.
Ia berpandangan, Samarinda memiliki peluang mengembangkan angkutan umum massal sebagaimana kota-kota lain yang lebih dahulu menerapkan sistem serupa. Karena itu, persoalan lebar jalan seharusnya tidak langsung menjadi alasan untuk menghambat rencana penerapan BTS.
Pada ruas jalan yang memiliki keterbatasan lebar, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan bus berukuran sedang. Sementara itu, armada dengan kapasitas lebih besar dapat disesuaikan dengan kondisi koridor yang mendukung.
Deni juga mengusulkan agar penerapan BTS tidak langsung dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Samarinda dapat memulai layanan melalui satu hingga dua koridor prioritas sebagai proyek percontohan.
Skema tersebut dinilai memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas rute, kebutuhan penumpang, serta dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas sebelum memperluas layanan ke kawasan lain.
“Lebih baik dimulai dari koridor yang benar-benar siap. Dari situ, pemerintah bisa melihat kebutuhan armada, pola perjalanan masyarakat, dan apa saja yang perlu dibenahi sebelum layanan diperluas,” katanya.
Selain kesiapan armada dan penentuan rute, Deni mengingatkan pentingnya penyediaan infrastruktur pendukung. Keberadaan halte, titik naik dan turun penumpang, serta kemudahan akses menuju layanan angkutan umum perlu menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.
Menurutnya, transportasi massal tidak akan optimal apabila hanya menghadirkan bus tanpa memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat yang menggunakannya.
Ia berharap Pemkot Samarinda segera memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar tahapan persiapan BTS dapat berjalan sesuai rencana. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
