Digitalisasi Parkir Samarinda Terancam Tak Maksimal, DPRD Tanggapi Kesiapan SDM Lokal
Kliksamarinda.com – Ambisi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mempercepat digitalisasi sistem parkir dinilai belum akan berjalan optimal jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. DPRD Kota Samarinda mengingatkan bahwa teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa dukungan petugas yang memahami cara mengoperasikannya.
Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menilai transformasi layanan parkir berbasis elektronik harus diiringi dengan program pelatihan yang menyasar masyarakat lokal dan para juru parkir yang selama ini menjadi bagian dari sektor tersebut.
Menurutnya, penerapan sistem pembayaran parkir berbasis QR code dan teknologi digital lainnya merupakan langkah tepat untuk meningkatkan transparansi dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Namun, kesiapan SDM masih menjadi tantangan yang perlu segera dijawab pemerintah.
“Kalau kita mau kencang dari segi perpajakan dan retribusi yang diterima berbasis QR, kita juga harus memiliki SDM yang bisa dan siap menggunakan sistem digitalisasi yang ada,” ujarnya belum lama ini.
Celni mengungkapkan masih terdapat mitra pengelola parkir yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital. Kondisi itu berpotensi menghambat efektivitas program modernisasi yang tengah dijalankan pemerintah.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan dan organisasi perangkat daerah terkait untuk segera menyusun program pelatihan yang komprehensif. Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada penggunaan perangkat elektronik, tetapi juga mencakup manajemen parkir, pelayanan publik, hingga pemahaman mengenai regulasi retribusi daerah.
Menurutnya, peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dari tata kelola parkir yang profesional dan akuntabel. Dengan kemampuan yang memadai, masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai pelaksana operasional, tetapi juga dapat ikut menjaga transparansi pengelolaan retribusi parkir.
Di sisi lain, Celni melihat program pelatihan juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik parkir liar yang selama ini menjadi salah satu penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai banyaknya juru parkir liar tidak lepas dari terbatasnya kesempatan kerja formal dan minimnya pembinaan yang diberikan pemerintah.
“Untuk mencegah kebocoran perparkiran yang ada, kita harus melatih masyarakat lokal sekitar untuk direkrut,” katanya.
Dengan masuknya masyarakat ke dalam sistem parkir resmi, Celni meyakini peluang munculnya praktik parkir liar dapat ditekan.
“Selain meningkatkan penerimaan daerah, langkah tersebut juga berpotensi menciptakan ketertiban dalam pengelolaan parkir di berbagai titik kota,” ucapnya.
Celni juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemasangan perangkat digital maupun peningkatan target retribusi. Menurutnya, pembinaan terhadap juru parkir yang sudah terdaftar secara resmi harus menjadi perhatian utama agar mereka tidak kehilangan pekerjaan akibat perubahan sistem.
“Juru parkir yang sudah didaftar Dishub dan OPD terkait wajib juga dilatih. Jangan sampai mereka tersingkir karena tidak paham teknologi,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa DPRD Samarinda akan menjadikan peningkatan kapasitas SDM sebagai salah satu fokus dalam pembahasan kebijakan perparkiran ke depan. Ia berharap pemerintah segera menggandeng operator parkir dan penyedia teknologi untuk menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi parkir tidak hanya diukur dari peningkatan PAD, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal dapat ikut terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi dari proses modernisasi tersebut.
“Kalau SDM lokal siap dan terlibat, maka digitalisasi parkir tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
