Pemkab Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara, KLIKSAMARINDA – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas persoalan pembangunan kanal untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Muara Badak, Jumat 8 Agustus 2025, sore.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, dihadiri anggota Komisi I Desman Minang Endianto, M. Hidayat, dan Safruddin, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Kepala Desa Muara Badak Ulu Ruslan Efendi, dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Muara Badak Ulu, Ruslan Efendi, mengungkapkan pihaknya masih menunggu pendataan dari Dinas PU terkait pembebasan lahan dan jumlah warga yang terdampak.

“Kalau jalurnya sekitar 3 kilometer dengan lebar 50 meter. Targetnya, pembebasan lahan paling lambat tahun 2026, tapi dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyoroti proyek pembangunan kanal yang dikerjakan pada 2012-2013 namun tak kunjung rampung.

Permasalahan utama, kata dia, terletak pada proses pembebasan lahan yang belum tuntas.

“Sebagian sudah dibebaskan, sebagian tidak. Bahkan ada lahan warga yang sudah digali dan dirusak, tapi sampai sekarang tidak dibayar. Nilainya mencapai Rp8 miliar, bukan angka kecil,” tegasnya.

Menurut dia, Kepala Dinas PU Kukar Wiyono sempat berjanji akan mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan.

Namun, kondisi keuangan daerah yang tengah defisit membuat realisasi anggaran menjadi tidak pasti.

“Kalau memang tidak bisa tahun ini, mudah-mudahan tahun 2026 bisa dilakukan. Tapi harus ada perencanaan ulang, termasuk desain kanal yang menyesuaikan kondisi sekarang,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kanal setengah jadi justru tidak memberi manfaat, bahkan berpotensi menambah genangan jika tidak diselesaikan.

“Pembangunan yang sudah berjalan harus dituntaskan agar memberi nilai manfaat maksimal bagi masyarakat,” imbuhnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Kutai Kartanegara, KLIKSAMARINDA – Meski perkembangan komunikasi di wilayah Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dinilai cukup baik secara umum, namun masih terdapat sejumlah desa yang mengalami keterbatasan akses jaringan internet.

Hal ini diungkapkan Camat Tabang, Rakhmadani Hidayat, saat membahas kebutuhan infrastruktur digital di wilayah terpencil tersebut.

“Untuk komunikasi, alhamdulillah secara umum berjalan baik. Tapi memang ada beberapa wilayah yang sinyalnya masih rendah atau low signal,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejumlah desa yang masih menghadapi kondisi low signal antara lain Desa Kuma Dian, Kuma Tukung, sebagian Tabang Lama, Kampung Baru, Sido Mulyo, dan Bulukse.

Menurutnya, keterbatasan akses sinyal ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat.

Kondisi itu terjadi, terutama, dalam hal komunikasi jarak jauh dan pemanfaatan layanan digital.

“Di desa-desa itu sinyalnya masih rendah. Meskipun jaringan secara umum bisa berjalan, tapi di titik-titik ini memang masih jadi permasalahan,” tambahnya.

Rakhmadani berharap, ke depan ada perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan internet dan jaringan seluler di wilayah pelosok seperti Tabang.

Pasalnya, akses internet yang stabil tidak hanya penting untuk kebutuhan komunikasi masyarakat, tetapi juga menunjang pelayanan publik, pendidikan, dan kegiatan ekonomi berbasis digital.

“Kami berharap daerah-daerah yang masih kesulitan sinyal bisa masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur digital, agar masyarakat bisa ikut merasakan kemajuan teknologi dan pelayanan,” tutupnya. (Adv/Diskominfo Kukar)

Kutai Kartanegara, KLIKSAMARINDA – Camat Tabang, Rakhmadani Hidayat, menyampaikan bahwa peningkatan akses infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak bagi wilayahnya yang merupakan salah satu kecamatan terjauh dan paling terpencil di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa infrastruktur, terutama jalan dan jembatan antar desa, merupakan kunci utama untuk membuka isolasi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

“Sebagai kecamatan paling jauh, tentu harapan kami adalah pembangunan akses yang memadai. Infrastruktur itu yang menjadi poin besar, karena dengan akses, dampak ekonominya, dampak dominonya akan terasa. Perdagangan bisa berkembang jika jalannya tersedia,” ujarnya belum lama ini.

Rakhmadani menjelaskan secara umum, pembangunan jalan menuju Kecamatan Tabang telah menunjukkan progres yang baik.

Bahkan, jalur tersisa sepanjang 1,5 kilometer yang sebelumnya menjadi hambatan, telah masuk dalam rencana pembangunan tahun ini.

“Alhamdulillah sisa jalur satu setengah kilometer menuju Tabang sudah dipersiapkan pembangunannya tahun ini. Kami berharap itu tidak termasuk yang dirasionalisasi,” ungkapnya.

Namun, dia menyoroti persoalan akses antardesa yang masih menjadi kendala serius. Menurutnya, sejumlah desa belum bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda enam karena belum tersedianya jembatan penghubung.

“Kami masih sangat membutuhkan jembatan. Contohnya antara Desa Bilatalang ke Umak Bukuwai, Umak Bukuwai ke Desa Sidomulyo, dan Desa Tabanglama ke Umak Tupung. Ini menjadi kendala utama dalam pengembangan masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap, pemerintah daerah bisa menjadikan pembangunan jembatan di wilayah-wilayah tersebut sebagai program prioritas.

Terutama, karena masyarakat di pelosok Tabang masih mengalami kesulitan dalam akses mobilisasi, distribusi barang, maupun pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

“Semoga kebutuhan infrastruktur ini bisa menjadi perhatian serius dan masuk dalam skala prioritas pemerintah daerah ke depan,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kukar)