Pemerataan Pendidikan Jadi Kunci Wujudkan Kota Layak Anak di Samarinda
Kliksamarinda.com – Upaya mewujudkan Samarinda sebagai Kota Layak Anak dinilai tidak cukup hanya dengan menambah daya tampung sekolah. Pemerataan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga fasilitas publik menjadi faktor utama agar seluruh anak memperoleh hak yang sama, tanpa terkecuali.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan Pemerintah Kota perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
Menurut Sri, DPRD Samarinda tengah menyiapkan berbagai rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait Kota Layak Anak.
“Kami ingin ada kebijakan yang benar-benar menjamin terpenuhinya hak-hak anak,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 23 Juli 2026.
Ia mengatakan persoalan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang setiap tahun memunculkan polemik.
“Persoalan tersebut bukan semata karena keterbatasan daya tampung sekolah, tetapi juga masih adanya ketimpangan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri,” tuturnya.
Ia mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ratusan kursi kosong di sejumlah SMP negeri karena banyak calon peserta didik lebih memilih sekolah yang dianggap favorit.
Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pemerataan mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Karena itu, ia mendorong peningkatan kualitas seluruh sekolah secara merata melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perbaikan akses transportasi menuju sekolah yang berada di kawasan pinggiran.
“Pembangunan kawasan permukiman harus diselaraskan dengan penyediaan layanan dasar yang mendukung tumbuh kembang anak,” ungkapnya.
Menurutnya, setiap kawasan idealnya memiliki akses terhadap PAUD, sekolah, puskesmas, ruang bermain ramah anak, serta layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.
“Perhatian juga diberikan pada layanan kesehatan anak sejak masa kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” ungkapnya.
Ia menilai penguatan program pencegahan stunting, pemenuhan gizi, dan jaminan layanan kesehatan merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.
Di sisi lain, ia menuturkan masih terbatasnya jumlah guru pendamping khusus bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
“Pengempangan sekolah inklusif harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang setara,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
